Swasta Bisa Bangun 2 Juta Rumah, Pemerintah Hanya 500 Ribu Dalam 10 Tahun

Jakarta - Pemerintah dinilai belum optimal menyediakan hunian untuk masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah (MBR). Contohnya untuk pembangunan rumah sederhana tapak yang hanya terbangun 508.000 unit selama kurang lebih 10 tahun oleh Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera).

Hal ini disampaikan oleh pakar properti Panangian Simanungkalit dalam keterangannya, Jumat (12/9/2014).

Ia mengatakan peran pemerintah masih sangat minim dalam penyediaan hunian. Jumlah rumah tapak yang dibangun pemerintah tersebut masih sangat jauh dibandingkan dengan yang dibangun oleh pengembang swasta.

"Jumlah pembangunan selama 10 tahun terakhir hanya sekitar 508.000 unit, atau hanya sekitar 25% dari jumlah seluruh rumah yang dibangun oleh para pengembang lebih dari 2 juta unit," kata Panangian.

Selain itu, hal yang sama juga berlaku pada pembangunan hunian vertikal atau rusun bersubsidi yang dilakukan oleh Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera).

"Dari rencana pembangunan 1.000 tower Rusunami dengan total 500.000 unit, paling-paling yang terbangun hanya sekitar 10% saja dari target, atau 50.626 unit," paparnya.

Sangat jauh apabila dibandingkan dengan pembangunan apartemen mewah yang dilakukan pengembang. Pengembang properti gencar membangun hunian vertikal untuk masyarakat menegah atas.

"Selama 10 tahun terakhir ini, tidak kurang dari 80.000 unit apartemen yang dibangun oleh para pengembang," tambahnya.

Panangian juga menanggapi soal banyaknya rusunami yang kini malah dinikmati orang berduit. Alhasil, apartemen itu hanya jadi alat investasi. Padahal seharusnya, rusunami yang disubsidi pemerintah itu dikhususkan untuk tempat tinggal MBR.

"Kenyataannya, sebagian besar kepemilikan rusunami justru dikuasai oleh mereka yang telah mempunyai tempat tinggal dan berpenghasilan di atas Rp 5,5 juta/bulan. Sehingga sebagian besar dari pemilik rusunami itu menjadikan rusunami sebagai investasi," tuturnya.

(zul/hen)