Hotel di Bali 'Perang' Harga, Pengusaha Minta Pemda Tak Obral Izin

Jakarta - Kalangan pengusaha hotel yang tergabung dalam Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali meminta pemerintah pusat dan daerah mulai mengendalikan investasi properti, khususnya sektor perhotelan. Pengendalian bisa dilakukan dengan memberikan izin pembangunan hotel yang lebih selektif berdasarkan tata ruang wilayah.

"Kita berharap pemerintah melakukan pengendalian untuk investasi perhotelan," ungkap Sekretaris PHRI Bali Perry Markus kepada detikFinance, Minggu (14/9/2014)

Menurutnya dengan adanya pengendalian, setidaknya hotel yang dibangun lebih tertata lebih rapi. Pengusaha juga lebih tertib dalam melengkapi prosedur pembangunan hotel. Menurut Perry yang terjadi sekarang pembangunan hotel di Bali sangat tak terkendali.

"Misalnya tadinya ruko terus tiba-tiba jadi hotel. Kan hotel tidak sesederhana itu bangunannya. Energi dan pengelolaan limbah penting itu diperhatikan," jelasnya.

Selain itu, dengan adanya pengendalian dampaknya akan ada pemerataan zona-zona pembangunan hotel. Tujuannya agar pembangunan hotel tak menumpuk pada satu wilayah, yang mengabaikan tata ruang.

"Kalau liar dan tak terkendali itu yang bahaya. Seperti ruko jadi hotel itu tidak dalam perencanaan," sebutnya.

Menurut Perry saat ini di Bali banyak berkembang budget hotel dengan kelas bintang 3. Fenomena ini tak hanya di Bali, melainkan kota besar seperti Yogyakarta, Bandung, Surabaya, dan lainnya.

"Bangunnya memang lebih murah dibanding bintang 5. Area gampang. Itu yang ruko bisa jadi hotel pada budget hotel. Booming banget sekarang," kata Perry.

Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda mengatakan kenaikan harga tanah di Bali yang sangat tinggi berbanding terbalik dengan tingkat hunian hotel di Bali yang mengalami kemerosotan menjadi rata-rata 60-an persen.

"Hal ini membuat para pemilik hotel mulai melakukan perang tarif. Room rate yang tadinya Rp 600.000 per malam telah terkoreksi menjadi Rp 350.000 per malam," katanya.

Menurutnya, dari kondisi yang ada diperkirakan tingkat investasi hotel menjadi tidak layak untuk bertahan untuk jangka panjang. Paling tidak sebuah proyek hotel masih bisa bertahap dengan tingkat hunian 60% dengan asumsi harga pasaran masih wajar sesuai kelasnya.

"Untuk konsumen memang menjadi diuntungkan, namun secara investasi hal ini menjadi tidak sehat bagi industri perhotelan nasional," katanya

(mkl/hen)