Data Soal RI Kekurangan 15 Juta Rumah Dipertanyakan

Jakarta - Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz pernah mengungkapkan Indonesia masih kekurangan pasok (backlog) 15 juta unit rumah. Namun angka ini dipertanyakan karena dianggap tak punya dasar yang kuat.

Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi DPP Asosiasi Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Fuad Zakaria mengatakan, belum ada studi yang mendalam mengenai kebutuhan rumah di Indonesia. Angka yang menyebutkan backlog perumahan di Indonesia mencapai 13 juta sampai 15 juta unit menurutnya juga masih mengawang-ngawang.

"Ini nggak jelas. Zaman saya (Ketua Apersi tahun 2004), backlog itu 4 juta. Sekarang 13,5 juta. Itu angka dari mana?" kata Fuad asaat berbincang dengan media di Kantor Satria Piningit, Jalan Sisingamangaraja, Jakarta, Kamis (25/9/2014).

Menurutnya, angka belasan juta itu didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS). Padahal, lanjut Fuad, yang harus melakukan studi di lapangan adalah Kementerian Perumahan Rakyat yang mengatur mengenai perumahan di Indonesia.

"Mestinya Kemenpera itu mereka melakukan studi kebutuhan itu seluruhnya berapa? Dari Kementerian harus punya data yang akurat," tegasnya.

Tak hanya persoalan angka kebutuhan rumah, Fuad mengatakan, belum ada data yang akurat mengenai di mana saja daerah yang benar-benar membutuhkan rumah, termasuk jenis rumah yang dibutuhkan. Hingga saat ini, menurutnya, tak ada yang bisa memecahkan persoalan itu.

"Apakah komersial atau umum atau rumah swadaya yang dibangun masyarakat sendiri atau rumah khusus. Rumah khusus itu rumah kumuh, nelayan, dan sebagainya. Yang jadi pertanyaan itu sebarannya. Provinsi, kabupaten atau kota," tambahnya.

Ia yakin, bila persoalan ini tak bisa dipecahkan, akan sulit untuk menutupi kebutuhan rumah untuk masyarakat yang kini belum memililki hunian yang layak.

"Kalau kita nggak tahu penyakit itu bagaimana mau ngobatin. Begitu lama 10 tahun, begitu lama keluar kok studi itu nggak keluar. Kalau sudah tahu itu kita baru cari obatnya. Itu kan data dari BPS, sebenarnya Kemenpera ada anggaran untuk survei," katanya.

(zul/hen)