.webp)
Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan bisa membangun 2 juta unit hunian per tahun. Sehingga totalnya mencapai 10 juta unit hingga 2019.
Sekretaris Menteri bidang Perumahan Rakyat Kementerian PU Perumahan Rakyat (PU-Pera) Rildo Ananda Anwar menjelaskan pihaknya sedang mengkaji sejumlah strategi yang disiapkan Kementeriannya.
Ia menyebutkan dari 2 juta unit yang dicanangkan setiap tahunnya, pemerintah bertanggung jawab untuk membiayai 1 juta unit saja.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia merinci 1 juta unit hunian yang menjadi tanggung jawab pemerintah, tidak semuanya akan disediakan dengan konsep pembangunan fisik.
"Ada beberapa unit-unit hunian yang akan dibangun pemerintah itu diutamakan untuk daerah perbatasan, nelayan dan TNI/POLRI. Kemudian ada ada yang disediakan dengan bantuan FLPP, ada juga dari program perumahan yang dilakukan lembaga negara seperti BPJS, Taspen dan lain-lain," katanya.
Sementara itu, untuk menstimulus pihak swasta mau mebangun 1 juta unit hunian per tahun, kementeriannya akan melakukan pendekatan dari sisi kebijakan.
"Apakah itu dipermudah izinnya, dikurangi pajaknya atau cara-cara lainnya. Yang pasti kita dorong swasta mau bangun 1 juta unit hunian dalam satu tahun," katanya.
Menurutnya dengan target baru ini, kekurangan pasok hunian alias Backlog dapat terpenuhi dalam 6-7 tahun. Pada target awal pemerintah hanya menargetkan pembangunan 2 juta unit rumah dalam 5 tahun, namun kini direvisi.
"Data Bappenas kan bilang backlog sekarang ada sekitar 13 juta rumah. Jadi kalau kita bisa bangun 2 juta per tahun, 6-7 tahun bisa atasi backlog," katanya.
(dna/hen)
