.webp)
"Ini yang sudah kita rencanakan. Dalam rangka mencapai sasaran 1 juta unit hunian bagian pemerintah. Dengan APBN ada Rp 311.000," ujar Basuki saat ditemui di ruangannya, akhir pekan lalu.
Ia merinci, penyediaan rumah ini akan dibagi menjadi 3 bagian besar berdasarkan sumber pendanaannya. Pertama adalah 153.000 unit dengan biaya Rp 8,3 triliun yang didanai dari anggaran pembangunan perumahan yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Kementerian PUPR.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk rumah tapak, ada perbaikan 50.000 unit rumah tidak layak huni (RTLH) dan pembangunan rumah tapak untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," sambung dia.
Kedua, adalah 58.000 unit dengan biaya Rp 5,1 triliun yang didanai dari anggaran negara untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau subsidi kredit pemilikan rumah (KPR) yang disediakan dari Badan Layanan Umum (BLU).
Untuk 58.000 unit yang dibiayai dengan FLPP, akan tersedia 3.000 unit rumah susun dan 55.000 unit rumah tapak.
Dan ketiga adalah 100.000 unit dengan biaya Rp 2 triliun yang didanai lewat dana APBN yang dialokasikan untuk Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapetarum).
Sementara, untuk sisa. 689.000 unit yang masih menjadi tanggung jawab pemerintah, akan dipenuhi lewat sejumlah skema termasuk bekerja sama dengan lembaga negara lain yang memiliki program bantuan perumahan seperti bantuan bergulir uang muka perumahan yang dimiliki Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan PT Taspen.
Untuk itu, ia mengaku, dalam waktu dekat akan melakukan komunikasi dengan lembaga-lembaga negara tersebut.
"Ini yang akan kita sediakan lagi makanya kita akan ajak ketemu BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen dan lainnya," pungkas dia.
Perlu diketahui, Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan pembangunan 2 juta unit hunian per tahun. 2 juta unit ini akan dibagi menjadi dua, 1 juta unit disediakan oleh pemerintah dan 1 juta unit oleh para pengembang dalam bentuk perumahan komersial.
(dna/ang)
