.webp)
Dari jumlah itu, pemerintah akan membangun 1 juta unit dengan skema rumah bantuan dan subsidi memakai APBN dan dukungan lembaga pemerintah lainnya seperti BPJS, dan 1 juta unit diminta peran swasta melalui penjualan hunian komersial.
Ketua Umum Realestate Indonesia (REI) Eddy Hussy menyatakan komitmennya untuk mendorong realisasi 1 juta hunian komersial yang menjadi tanggung jawab pengembang swasta.
"Ini satu terobosan yang sangat mulia dari pemerintah dalam mencanangkan 2 juta rumah untuk mengatasi backlog (kurangnya ketersediaan hunian). Swasta ditugasi 1 juta yang komersial kami akan mengusahakan dengan sebaiknya," ujar Eddy saat dijumpai disela-sela Rakernas REI, di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (29/1/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tiba-tiba kita harus membangun segitu banyak tentu harus diperhatikan berbagai aspek pendukungnya," katanya.
Menurutnya, ada tiga syarat yang paling mendasar yang harus dipenuhi pemerintah terkait hal ini. Pertama, Adanya sinkronisasi regulasi dan birokrasi. Kedua peningkatan daya beli masyarakat, dan Ketiga penghapusan biaya perizianan untuk rumah khsus masyarakat berpenghasilan rendah.
Untuk mendukung target pencapaian hunian komersil 1 juta unit tersebut, REI menyatakan bisa berkontribusi untuk menyediakan sedikitnya 200.000 hunian komersial
"Kami mungkin bisa bangun 200.000 hunian yang komersial. Yang 120.000-nya itu yang kategori rumah murah harga Rp 200 juta ke bawah. Untuk yang 1 juta kan REI bukan satu-satunya asosiasi pengembang, masih banyak pengembang yang lain. Mudah-mudahan bisa asal 3 syarat tadi dipenuhi," pungkasnya.
Di sisi pemerintah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga tengah serius mematangkan rencana pembangunan 1 juta rumah per tahun. Pemerintah bahkan telah melakukan pendataan perihal potensi jumlah hunian yang bisa dibangun khusus untuk merealisasikan target 1 juta hunian bagian pemerintah.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, dari target 1 juta hunian bagian pemerintah, pihaknya bakal mengerjakan sekitar 311.000 unit dan bakal menelan dana Rp 15,4 triliun.
Ia merinci, penyediaan rumah ini akan dibagi menjadi 3 bagian besar berdasarkan sumber pendanaannya. Pertama adalah 153.000 unit dengan biaya Rp 8,3 triliun yang didanai dari anggaran pembangunan perumahan yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Kementerian PUPR.
Ia merinci lagi, untuk 153.000 unit rumah yang dibangun Kementerian PUPR, akan dibangun 193 unit twin block alias rumah susun dengan biaya Rp 3,9 triliun. 8.987 rumah tapak senilai Rp 2,7 triliun.
Kedua, adalah 58.000 unit dengan biaya Rp 5,1 triliun yang didanai dari anggaran negara untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau subsidi kredit pemilikan rumah (KPR) yang disediakan dari Badan Layanan Umum (BLU).
Untuk 58.000 unit yang dibiayai dengan FLPP, akan tersedia 3.000 unit rumah susun dan 55.000 unit rumah tapak.
Dan ketiga adalah 100.000 unit dengan biaya Rp 2 triliun yang didanai lewat dana APBN yang dialokasikan untuk Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapetarum).
Sementara, untuk sisa sebanyak 689.000 unit yang masih menjadi tanggung jawab pemerintah, akan dipenuhi lewat sejumlah skema termasuk bekerja sama dengan lembaga negara lain yang memiliki program bantuan perumahan seperti bantuan bergulir uang muka perumahan yang dimiliki Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan PT Taspen.
(dna/hen)
