Demikian disampaikan Ketua βTim Ahli Wakil Presiden JK, Sofjan Wanandi dalam paparanβnya di depan para pengembang yang tergabung dalam Realestate Indonesia (REI) di Rakernas REI, di Hotel JS Luwansa, Kamis (29/1/2015).
Sofjan menyebutkan pemerintah memutuskan akan fokus pada 1 juta rumah yang menjadi kewajiban pemerintah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan menunda pembangunan 1 juta hunian komersil oleh pengembang swasta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pernyataan Sofjan ini disambut lega para peserta yang hadir, yang umumnya para pengembang properti yang mencapai kurang lebih 100 pengembang properti. Bisik-bisik seorang peserta yang hadir terdengar, satu di antara mereka merasa kalangan pengembang jadi mendapat kepastian terkait target pembangunan rumah yang dicanangkan pemerintah.
"Begini baru ada ketegasan. Jadi kita nggak bingung berapa target pemerintah sebanarnya. Ini jadi lebih masuk akal," bisik seorang peserta kepada peserta lainnya.
Sofjan menjelaskan pemerintahan Presiden Jokowi-JK terkesan ambisius membangun target 1 juta unit rumah per tahun. Ia menjelaskan keputusan ini terkait untuk mengatasi kekurangan pasok (backlog) perumahan di Indonesia.
Kesulitan mendapatkan hunian lebih banyak dialami oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), bukan masyarakat kelas atas yang banyak memburu hunian komersial sebagai ladang investasi.
"Kita konsentrasikan sebagian untuk yang miskin sekali. Saya tidak tahu bagaimana skema cicilannya, atau bisa dicicil atau tidak selama 20 tahun ini. Ini semua harus diperhitungkan supaya rakyat bisa mendapatkan rumah," paparnya.
Sofjan menegaskan dengan adanya penetapan target baru pembangunan rumah di 2015, maka target pembangunan menjadi lebih realistis dan terarah sehingga lebih mungkin untuk diwujudkan.
"Ini program, ada yang bilang sangat ambisius. Tapi sebenarnya kita sudah itung-itungan betul bahwa ini program akan berjalan," pungkasnya.
Tahap awal, pihak Kementerian PU dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan rumah 1 juta unit setiap tahun. Namun target itu direvisi oleh Wapres Jusuf Kalla, menjadi 2 juta unit. Kini target itu direvisi ulang, kembali menjadi 1 juta unit di tahun ini.
(dna/hen)











































