Melalui bantuan ini, diharapkan MBR bisa lebih mudah mendapatkan hunian dengan cara mencicil. MBR yang bisa ikut program ini adalah calon pembeli rumah tapak dengan gaji maksimal Rp 4 juta/bulan, dan calon pembeli rusun dengan gaji maksimal Rp 7 juta/bulan.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Maurin Sitorus mengatakan saat ini ketentuan teknis program ini masih didiskusikan bersama dengan menteri keuangan terkait mekanisme anggarannya. Harapannya ketentuan teknisnya selesai akhir bulan ini.
β
"Kita targetkan akhir bulan ini selesai.β Bisa diterapkan mungkin awal (April), atau pertengahan April. Tapi kita rencanakan semua legal infrastrukturnya sudah selesai akhir bulan ini," katanya di Rakornas Perum Perumnas 2015 di Kantor Pusat Perumnas, Jakarta Timur, Rabu (11/3/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Peraturan menteri PUPR-nya harus ada yang mengatur suku bunga 5%, uang muka dan juga porsi FLPP. Itu kan harus dicantumkan pada peraturan Kementerian PUPR," katanya.
Program FLPP hanya salah satu cara pemerintah menargetkan pembangunan 1 juta hunian di 2015. Pihak swasta juga dilibatkan untuk membangun rumah komersial dan subsidi. Khusus untuk bantuan uang muka, pemerintah telah menganggarkan dalam APBN-P 2015 sebesar Rp 220 miliar.
β
(hen/hds)











































