Demikian pernyataan Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda dalam situs resminya yang dikutip detikFinance, Jumat (3/4/2015).
Ali mengatakan, Indonesia Property Watch kembali mengingatkan agar pemerintah tidak absen dalam penyediaan rumah rakyat. Beberapa pemerintah menyangkut rumah rakyat banyak yang berjalan namun, tanpa blueprint yang jelas sehingga banyak program yang tidak dapat berjalan karena tidak dipersiapkan dengan matang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bank Tanah
Menurut Ali, Bank Tanah menjadi faktor krusial yang seharusnya diperhatikan pemerintah dari sisi supply, karena tanpa supply maka program ini tidak akan berjalan optimal. Bantuan Uang Muka, turunnya suku bunga FLPP 5%, dan besaran uang muka hanya 1% akan memperbesar pasar permintaan dengan menaikkan daya beli konsumen, yang akan berjalan ketika rumah yang sesuai tersedia di pasar. Dengan adanya bank tanah milik pemerintah, maka mismatch pasar akan dapat dihindari dan pemerintah dapat mematok harga rumah yang sesuai.
Data Backlog
Ali menambahkan, angka backlog atau kekurangan rumah sebesar 15 juta unit rumah saat ini seakan-akan menjadi kata wajib dalam seminar-seminar perumahan, namun sampai saat ini tidak pernah ada analisis yang mendasari angka tersebut. Menurutnya pemerintah bahkan tidak mempunyai data pasti mengenai kebutuhan rumah tiap wilayah yang membuat kebijakan menjadi tanpa arah dan hanya berorientasi fisik bukan pasar.
"Artinya kemungkinan dikembangkan rumah dalam satu wilayah namun tidak seperti permintaan yang ada di sana sehingga banyak yang menjadi kosong," katanya.
Infrastruktur
Ali menegaskan, masalah infrastruktur harus direncanakan sebagai satu kesatuan dengan bank tanah karena akan sangat mempengaruhi harga tanah nantinya. Menurutnya setiap wilayah yang dilalui infrastruktur akan membuat harga naik, sehingga semakin lama pemerintah akan semakin sulit untuk dapat membuat bank tanah bila tidak dipersiapkan sesegera mungkin.
"Infrastruktur akan menjadi vital ketika pengembang tidak hanya membangun rumah namun seharusnya terintegrasi dengan infrastruktur yang ada, jangan sampai rumah yang terbangun mempunyai lokasi yang sangat jauh sehingga akan memberatkan transportasi konsumennya meskipun harga jual rumah murah," jelas Ali.
Tata Ruang
Menurut Ali, tata ruang harus segara menjadi perhatian setiap pemerintah daerah karena akan terintegrasi dengan pengadaan bank tanah baik melalui pembeliàn oleh pemda atau ketersediaan zona untuk rumah rakyat.
Kesiapan Antar Kementerian
Ia menambahkan program Sejuta Rumah seharusnya menjadi kampanye nasional yang menjadi sebuah program yang terkiat banyak kementerian.
"Bila berbicara bank tanah maka peran pemda di bawah Kementerian Dalam Negeri menjadi penting, begitu pula bila berbicara tata ruang maka BPN akan berperan, belum lagi masalah penghapusan PPN yang menjadi ranah Kementerian Keuangan, dan lainnya sehingga lalu lintas koordinasi menjadi sangat penting," pesan Ali.
(hen/rrd)











































