Membandingkan Program 1 Juta Rumah dan Program 1.000 Tower Rusun

Jakarta - Pemerintahan di bawah Presiden Jokowi sedang menyiapkan pembangunan 1 juta rumah di 2015. Program sejenis sudah ada sejak awal 2014 di masa Presiden SBY dengan nama program 1.000 tower rusun.

Head of Advisory Jones Lang LaSalle Vivin Harsanto mengatakan bahwa program 1.000 tower rusun tak berhasil. Dari target, hanya 138 tower yang terealisasi hingga terbangun atau hanya 13% dari target.

"Waktu itu programnya belum sesuai dengan ekspektasi (harapan). Masih banyak kendala yang dihadapi sehingga hasilnya‎ tidak maksimal," tutur Vivin di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (15/4/2015).

Selain jumlah tower yang tak tercapai, indikator ketidakberhasilan program 1000 tower rusun dapat dilihat dari tak terpenuhinya target penerima‎ unit hunian yang sedianya adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) namun malah jatuh ke tangan para spekulan properti atau investor.

"Di sini faktor pengawasan yang memegang kunci. Tower yang dibangun tidak sampai ke masyarakat low cost (berpenghasilan rendah) malah jatuh ke spekulan sebagai objek investasi," tutur Vivin.

Indikator lainnya adalah tidak tercapainya target pembangunan 1000 tower tersebut hingga kepemimpinan JK bersama Presiden SBY kala itu berakhir‎ di 2009. Realisasi program yang dicanangkan sekitar tahun 2006-2012 ini, realisasinya hanya 13%‎.

Menurut Vivin, ada 2 hal utama yang menyebabkan realisasi program ini jauh dari target yang dicanangkan. Pertama, adalah soal ketersediaan lahan.

"Ini adalah momok paling besar. Nggak ada kejelasan soal lahan waktu itu sehingga realisasi pembangunan pun nggak bisa maksimal," sebutnya.

Kedua, adalah masalah‎ pelaksananya. Di masa lalu, program 1000 tower rusun yang dicanangkan tidak dibarengi dengan penunjukkan lembaga atau badan usaha pelaksananya. Tidak ada kejelasan pihak mana yang punya tanggung jawab melakukan pembangunan.

"Kalau pun ada, tidak dibarengi dengan kepastian, insentif dan sebagainya. Ujung-ujungnya kontraktor yang ditunjuk malah membangun hunian yang komersial," katanya.

Kondisi ini, dipandang sebagai penghambat utama yang juga bakal menjegal langkah Jokowi-JK merealisasikan program pembangunan 1 juta rumah.

Kendati demikian, pemerintahan saat ini tampaknya punya nasib yang lebih baik. Dari sisi pengadaan tanah, pemerintah saat ini bisa menggunakan Undang-undang baru pembebasan lahan untuk kepentingan masyarakat.

Sementara di bidang pelaksanaan, pemerintah tampaknya sudah lebih matang dalam melakukan perencanaan. Sudah ada kejelasan dari sisi penugasan. "Siapa melakukan apa," katanya.

Selain itu, soal adanya insentif yang jelas kepada para pihak yang diberikan tanggung jawab agar mau melakukan pembangunan itu.

"Tinggal pelaksanaannya di lapangan bagaimana. Tergantung pemerintahnya sendiri. Tidak ada jaminan akan lebih berhasil, tapi kalau kendala-kendala tadi bisa diatasi kemungkinan gagalnya tentu lebih kecil," katanya.

(dna/hen)