.webp)
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan alasan mengapa pemerintah menerapkan konsep sewa pada hunian khusus buruh ini.
"Pertimbangannya karena kan mereka nggak tinggal di situ. Seperti buruh kerja di Jakarta keluarganya di Wonogiri. Jadi dia di sini nggak perlu punya rumah tetapi dia punya hunian," ujar Basuki kepada detikFinance, Jakarta, Selasa (5/5/2015).
Pertimbangan lain adalah kecenderungan bahwa buruh umumnya tidak tinggal menetap di satu tempat. Basuki beralaan, seorang buruh bisa berpindah tempat dengan berbagai alasan dari mulai pindah kerja hingga meningkatnya taraf hidup baik karena kenaikan gaji atau kenaikan jabatan sehingga memilih untuk tinggal di rumah sendiri yang dekat dengan keluarga maupun tempat kerja barunya.
"Makanya, konsepnya memang tidak memiliki (rumah susun sederhana milik/rusunami) dan tidak harus. Karena mungkin di kemudian hari dia tidak bekerja di perusahaan itu lagi. Turn over-nya kan begitu biasanya," katanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari perhitungannya, buruh bisa menghemat biaya bulanan cukup besar dengan adanya rusunawa subsidi dari pemerintah. Pertama karena biaya sewa rusunawa pemerintah yang lebih murah ketimbang rumah kontrakan atau indekos pada umumnya.
"Kalau mereka tinggal di rusunawa sekitar Rp 200-300 ribuan. Kita akan fasilitasi 1 kamar 2-3 orang. Supaya lebih sehat kerjanya. Kalau lebih sehat, tentu akan lebih produktif kerjanya. Kalau di luar, untuk dapat fasilitas yang sehat dan seperti itu kan bisa Rp 650 ribu-1 juta. Jadi buruh bisa menghemat pengeluaran," ujarnya.
Para buruh bisa tinggal lebih sehat tanpa harus menumpuk beberapa orang dalam satu kamar kontrakan. Penghematan lain, juga bisa diperoleh dari biaya transportasi. Dengan penghematan ini, buruh bisa memanfaatkannya untuk keperluan yang lain bahkan bisa beli rumah sendiri yang layak.
"Karena kan kita bangun dekat dengan sentra-sentra industri. Jadi para buruh bisa lebih banyak lagi menghemat anggarannya," kata Basuki.
(dna/hen)
