Sekretaris Tim Monitoring dan Pengendalian Program 1 Juta Rumah, Kuswardono, mengatakan dana sewa tersebut dibayarkan untuk kebutuhan operasional dan perawatan Rusunawa. Secara prinsip, rusun sewa subsidi ini gratis, namun penghuni hanya membayar biaya listrik air dan perawatan.
"Pada prinsipnya bangunannya itu gratis. Dari pemerintah pusat, dihibahkan ke pemerintah daerah. Cuma, untuk rusun itu harus ada pengelolaan, maka penerima manfaat harus membayar retribusi pengelolaan," ujar Kuswardono, saat ditemui detikFinance, di Ruang Kerjanya, Kantor Pusat Kementerian PU dan Pera, Jakarta, Senin (11/5/2014).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menyebut, biaya operasional yang dimaksud, di antaranya termasuk biaya untuk listrik, perawatan bangunan, biaya air hingga biaya perawatan gedung.
"Perlu membayar listrik, air dan sebagainya. โHarus membayar orang yang membersihkan. Kalau nggak dibersihkan nanti kasusnya seperti rusun-rusun sekarang (kumuh)," kata Kuswardono.โ
Dari pengalamannya, untuk mengelola Rusun dengan jumlah unit sekitar 100 unit biaya operasional, dibutuhkan sekitar Rp 15-18 juta/bulan, atau rata-rata per kamar sekitar Rp 180.000/bulan.
"Listrik 1 rusun itu mahal loh. Untuk yang 100 unit itu pernah saya hitung-hitung sekitar Rp 7-9 juta per bulan. Itu 2 tahun lalu, mungkin sekarang sudah naik. Kalau operasional sekitar Rp 15-18 juta," katanya.
Salah satu Rusunawa yang telah disiapkan untuk para buruh adalah proyek Rusunawa di Jalan Karimun Jawa, Ungaran, Jawa Tengah. Pada 29 April lalu, 2 tower Rusunawa ini mulai di-groundbreaking oleh Presiden Jokowi, khusus untuk para buruh.
(hen/dnl)











































