.webp)
Rapat dipimpin oleh Wapres Jusuf Kalla (JK), yang dihadiri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Mensesneg Pratikno.
Selain itu, ada juga Menteri dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, Direktur Utama PT BTN Tbk Maryono.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ada beberapa poin utama dalam pembahasan, yaitu soal penyederhanaan regulasi untuk pembangunan rumah. Kemudian adalah penyediaan hunian berimbang, artinya antara rumah besar dan kecil seimbang dengan komposisi tertentu.
"Sekarang jadi Peraturan Pemerintah yang sekarang sudah di Setneg untuk disinkronisasi dan ditindaklanjuti dengan Kemenkumham. Ada 10 aturan yang progresnya ada di Kementerian Hukum dan Ham," terangnya.
Di samping itu juga dilaporkan progres pembangunan fisik. Sampai sekarang sudah dibangun 331.000 hunian. Belum termasuk pembangunan yang diinisiasi langsung oleh pihak swasta.
"April kemarin, tahap pertama sedang dibangun 331.000 hunian. Kemudian, dari pengembang sendiri ada dua ratusan ribu sedang progres," kata Basuki.
Sedangkan dari pembiayaan KPR subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), tersalur dari RP 5,1 triliun, sudah terserap Rp 2,1 triliun. Penyerapan masih akan tinggi dalam dua bulan mendatang.
"Juni-Juli nanti akan terserap lagi. Tadi disampaikan Pak Wapres dan Menkeu bahwa pemerintah tetap sediakan FLPP dalam bentuk subsidi bunga yang diperlukan untuk program satu juta rumah 2015," paparnya.
(mkl/hen)
