KPR Subsidi Rp 5,1 Triliun Habis, Menteri Basuki Minta Dana Tambahan

Jakarta - Anggaran subsidi pembiayaan perumahan dari anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBN-P) 2015 sebesar Rp 5,1 triliun telah habis. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta tambahan.

Subsidi ini dikucurkan lewat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)

"Dana FLPP sebesar Rp 5,1 triliun telah terserap habis pada Juli untuk membiayai kredit kepemiikan rumah (KPR) sejumlah 58.000 unit. Terdiri dari bantuan uang muka perumahan Rp 4 juta/rumah, dan mendukung program uang muka KPR 1%," tutur Basuki dalam laporannya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (5/8/2015).

Untuk itu, Kementerian PUPR tengah mengajukan dana Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Keuangan sebesar Rp 750 miliar, untuk membiayai program lain yang masih terkait bantuan pembiayaan perumahan. "Itu untuk bantuan subsidi selisih bunga KPR," ujar Basuki.

Dalam rangka Program 1 Juta Rumah, potensi pembiayaan mencapai Rp 67,8 triliun yang akan dipenuhi sebagian dari APBN, dana bantuan uang muka perumahan dari BPJS ketenagakerjaan, Bapertarum-PNS, PT Taspen dan Perum Perumnas, serta FLPP.

Target masyarakat penerima program ini adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang merupakan konsumen berpenghasilan di bawah dari Rp 4 juta (untuk membeli rumah tapak) dan pendapatan di bawah Rp 7 juta (untuk membeli rusun). Adapun harga rumah untuk MBR adalah antara Rp 115 juta/unit, hingga Rp 165 juta/unit untuk rumah tapak.

Dari sisi pembiyaan, bantuan yang diberikan adalah bantuan uang muka Rp 4 juta/rumah, subsidi bunga KPR menjadi hanya Rp 5% tetap selama 20 tahun serta izin pengajuan KPR dengan DP alias uang muka 1%.

(dna/dnl)