.webp)
Program penyedian hunian bagi masyarakat bawah sudah bergulir sejak 55 tahun lalu di era Presiden Soekarno. Namun hingga kini persoalan penyedian rumah belum tuntas, hingga ada program 1 juta rumah.
Direktur Rumah Khusus Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Lukman Hakim mengungkapkan, upaya pemecahan penyedaiaan rumah telah ada sejak pemerintahan terdahulu.
Pada tahun 1960, pemerintah telah mencanangkan program 1 rumah untuk 1 keluarga.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang juga mantan Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa mengungkapkan permasalahn mendasar yang sejak dulu menyebabkan upaya penyediaan rumah untuk rakyat masih terkendala adalah tidak tersedianya data yang akurat mengenai kebutuhan rumah saat ini.
"2010 sudah ada sensus penduduk. Pada saat itu, housing (perumahan) sudah masuk di sensus. Tapi waktu saya jadi minteri saya perintahkan staf ke BPS, data itu tidak pernah hadir," kata Suharso.
Hal ini berakibat pada sulitnya melakukan perencanaan hingga sulitnya membuat aturan dan kebijakan yang tepat dalam rangka mengatasi masalah kekurangan rumah atau backlog ini.
Hasilnya, banyak program pembangunan atau penyediaan rumah yang tidak tepat sasaran. Misalnya dibangun rumah yang tujuannya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), namun dari sisi harga tidak terjangkau oleh kelompok masyarakat tersebut.
Sehingga, MBR yang sedianya menjadi sasaran program ini justru tak sanggup membali. Akhirnya, rumah yang dibangun pemerintah tersebut justru terserap oleh kelompok masyarakat kalangan menengah atas sebagai alat investasi dan menyebabkan MBR semakin sulit memiliki rumah.
Sehingga menurutnya penyediaan rumah yang sesuai dari spesifikasi kebutuhan dan kesesuaian harga dengan daya beli masyarakat menjadi hal yang penting untuk dilakukan.
"Untuk bisa melakukan itu dibutuhkan ketersediaan informasi yang kuat. Kenapa tidak buat riset sendiri. Jabodetabek, Jabar, Jateng," katanya.
(dna/hen)
