"Yang ironis, ada pengembang swasta yang punya cadangan lahan lebih besar dari kita (Perumnas). Swasta bisa 3.000 hektar, sedangkan Perumnas di seluruh Indonesia hanya tinggal 2.000 hektar. Idealnya 20.000 hektar," ujar βDirektur Utama Perum Perumnas, Himawan Arief Sugoto, saat ke kantor detik.com, Jakarta, Kamis (10/9/2015).
Padahal, di Indonesia ada sedikitnya 2.000 perusahaan pengembang yang bekerja membangun perumahan secara komersial. Kondisi ini membuat penyediaan rumah dengan harga terjangkau di Indonesia bukan perkara mudah. Menurutnya hanya Perum Perumnas yang masih fokus pada sektor hunian non komersial.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, karena cadangan lahan yang tersedia umumnya sangat terbatas, maka penyediaan hunian layak pun sulit dilakukan oleh pengembang lain.
"Lahannya kecil-kecil. Jadi kalau pun bangun rusun ya rusunnya tok (saja). Padahal kalau mau layak, itu harus kawasan terintegrasi, ada huniannya, ada komersialnya, ada pasarnya. Tapi kalau tanahnya kecil-kecil itu nggak bisa," katanya.
Untuk itu, menurutnya, perlu ada peran aktif dari pemerintah dalam hal penyediaan lahan untuk perumahan rakyat. Ia menyarankan, lembaga negara maupun perusahaan BUMN yang punya lahan-lahan tak terpakai bisa dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan rumah rakyat.
"Lahan BUMN bisa dimanfaatkan. Lahan perkebunan bisa dimaksimalkan. Kalau dapat dukungan dari pemerintah, ini bisa jalan dengan lebih cepat, sebanyak-banyaknya rumah murah dengan kualitas yang lebih baik," katanya.
Saat ini, Perum Perumnas telah membangun 420 wilayah di 183 kota di seluruh Indonesia. Setiap tahun ada 15.000 unit hunian dibangun, khusus tahun ini Perumnas dapat tugas pemerintah membangun 36.000 rumah bagian dari program 1 juta rumah.
"Pengembang di Indonesia selain Perumnas tak ada yang sampai 10.000 unit per tahun. Kita jumlah banyak, tapi harganya murah," katanya.
(dna/dnl)











































