Ikut Program Sejuta Rumah, REI: Urus Izin di Daerah Mahal

Jakarta -

Masalah perizinan masih menjadi kendala dalam percepatan program sejuta rumah. Persoalan ini juga dialami para pengembang perumahan yang tergabung dalam REI (Real Estate Indonesia)

Ketua Umum REI, Eddy Hussy mengungkapkan, sejumlah pemerintah daerah (Pemda) masih mempersulit perizinan bagi pengembang perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Kalau Pemda mau bantu serius, bantu serius apabila kita bangun rumah sejuta rumah. Sudah pasti akan tekan cost. Ini kan baru diluncurkan, saya kira masih banyak Pemda yang belum paham spiritnya pusat, akhirnya izin mahal, prosedur panjang, dan sebagainya," jelas Eddy ditemui di SCBD, Jakarta, Senin (18/1/2016).

Menurut Eddy, sebaiknya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Pembangunan Perumahan (PUPR) bisa memberikan pemahaman pentingnya program sejuta rumah kepada Pemda. Sehingga, tak ada lagi cerita pengembang yang dipersulit dalam perizinan.

"Program sejuta rumah kan peran terbesar ada di Pemda karena kecepatan izin menentukan, pembebasan lahan, dan bagaimana percepatan penyiapan infrastruktur induk seperti listrik dan air bersih. Itu semua ada di daerah," tuturnya.

Eddy menyebut, ada beberapa daerah yang menurut REI sudah mengakomodir percepatan program satu juta rumah. Dia enggan menyebut daerah mana yang masih mempersulit izin pembangunan rumah.

"Tak semua daerah, saya nggak hafal daerahnya. Kalau yang sudah bagus catatan kami kaya Kota Jambi, Pekanbaru, dan Palembang. Maka kita lagi bantu PUPR lewat pengurus kita di daerah lebih intensif koordinasi dengan Pemda," tutupnya.

Pengembang swasta yang tergabung dalam Persatuan Perusahaan REI sudah membangun 164.360 unit rumah subsidi, yaitu memakai Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). REI menargetkan membangun 240.000 rumah subsidi tahun ini.

(hns/hns)