Bahas RUU Tapera, Pemerintah Dengarkan Saran Akademisi dan Pengembang

Jakarta - Pemerintah terus berupaya meningkatkan kepemilikan rumah oleh masyarakat lewat 'Program 1 Juta Rumah'. Selain pembangunan fisik, upaya lain adalah dengan menata regulasi atau aturan yang memudahkan masyarakat memperoleh pembiayaan perumahan dengan biaya murah.

Berkenaan dengan itu, salah satu upaya yang dilakukan terlihat dari penyelesaian Rancangan Undang-Undang Tabungan Pembiayaan Perumahan (RUU Tapera).

"Tujuannya adalah mengumpulkan dana murah yang bisa digunakan untuk membantu pembiayaan perumahan," ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Maurin Sitorus di Mercantile, Jakarta, Selasa (2/2/2016).

Dana murah yang dimaksud dalam RUU Tapera adalah dana tabungan yang dihimpun dari iuran masyarakat pekerja di sektor formal dan informal. Dana yang terkumpul akan dikelola dan dijadikan dana bergulir, kemudian diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan pembiayaan perumahan dengan bunga yang rendah alias dana murah.

Dengan cara ini, masyarakat bisa memperoleh sumber pembiayaan perumahan murah tanpa membebani keuangan negara.

Berkenaan dengan itu, hari ini digelar diskusi bertajuk "Membedah RUU Tapera : Antara Peluang Sektor Perumahan Memperoleh Dana Murah vs Peran Manajer Investasi".

Diskusi ini menghadirkan Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Maurin Sitorus, Wakil Ketua Pansus RUU Tapera Mukhamad Misbakhun, Asosiasi Pengembang yang diwakili Sekjen DPP REI Hari Raharta, hingga perwakilan Housing Urban Development Institute,

"Dalam diskusi ini akan dirumuskan bersama bagaimana cara menghimpun dana dalam RUU Tapera, bagaimana bentuk lembaga hukum yang akan bertanggungjawab menghimpun dana ini, dan bagaimana cara pengelolaan dana tersebut," kata Maurin menutup sambutannya. (dna/feb)