DP KPR Turun, Pengembang: Efeknya Kecil

Jakarta - Bank Indonesia (BI) akan melakukan pelonggaran loan to value (LTV) atas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bulan ini. Dengan demikian, uang muka atau down payment (DP) yang dikenakan kepada masyarakat yang ingin membeli hunian lewat KPR lebih rendah dari sebelumnya.

Kebijakan tersebut dinilai masih belum cukup untuk menggairahkan sektor properti. Para pengembang properti yang tergabung dalam Real Estat Indonesia (REI) menilai efeknya sangat sedikit.

Demikian disampaikan oleh Eddy Hussy, Ketua Umum DPP REI, di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Minggu malam (7/8/2016).

"Efeknya kecil. Kan uang muka rumah pertama 15%, kedua 20%, ketiga 25%. Mestinya tidak usah tanggung-tanggung, di mana peraturan LTV pada tahun sebelum 2013 kan (DP) cuma 10%, dan tidak diatur untuk rumah pertama dan kedua," jelasnya.

Menurut Eddy, kekhawatiran BI akan terjadinya gelembung pada sektor properti terlalu berlebihan. Sementara diketahui, pemerintah tengah berupaya menggenjot pertumbuhan ekonomi. Sektor properti adalah salah satu pendorong terbesar.

"Ini seharusnya mengangkat properti ini supaya kembali bergairah dan kalau jalan apabila dinilai terlalu cepat ya dikunci lagi. Kalau lepas sedikit-sedikit itu kurang mendorong, jadi bedanya nggak banyak," terang Eddy.

Eddy menambahkan, kebutuhan masyarakat akan properti khususnya rumah dan apartemen masih sangat tinggi. Dalam dua tahun terakhir, memang terjadi perlambatan penjualan karena mengikuti kondisi perekonomian nasional.

Di samping itu ada beberapa kebijakan pemerintah yang membuat masyarakat ragu untuk belanja properti. Salah satunya adalah pajak.

"Kita perlu mengangkat kepercayaan orang lagi. Jadi LTV itu, buka saja dulu," imbuhnya. (mkl/wdl)