Menteri ATR akan Tambah 6.000 Juru Ukur Tanah, Non PNS

Jakarta - Kendala utama lambatnya proses perizinan adalah kurangnya juru ukur yang tersedia di Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN). Menteri ATR/BPN punya rencana untuk mengatasi kendala tersebut.

"Juru ukur akan diprivatisasi. Akan dibuatkan firma. Jadi nanti, juru ukur akan bekerja secara profesional, tersertifikat dan bekerja di bawah sumpah," ujar dia saat berbincang dengan detikFinance melalui sambungan telpon, Jumat (26/8/2016).

Firma ini akan melakukan perekrutan, pelatihan hingga sertifikasi tenaga ahli pengukuran tanah. Selain itu, bila lembaga yang dibentuk berada di luar lingkungan PNS, menurut Sofyan, kinerjanya akan lebih profesional. Firma ini juga yang akan melakukan manajemen tenaga kerja berbasis kinerja layaknya perusahaan swasta. Pemerintah bisa memberikan hukuman bila kinerja juru ukur yang ditunjuk tidak baik.

"Jadi BPN nggak perlu lihat di lapangan," tegas dia.

Selain itu, ia mengatakan, langkah ini dipilih karena saat ini bukanlah hal yang mudah merekrut pegawai negeri sipil (PNS) baru dalam jumlah besar. Karena, pemerintah juga tengah berupaya merampingkan jumlah PNS.

Melihat gencarnya program pemerintah terlait pertanahan seperti program sejuta rumah, kata Sofyan, firma ini akan bertanggung jawab mengumpulkan tenaga kerja dalam jumlah besar.

"Kita akan punya 5.000-6.000 juru ukur dalam 5-8 tahun ke depan," tandas Sofyan. (dna/ang)