Follow detikFinance Follow Linkedin
Jumat, 26 Agu 2016 17:30 WIB

Menteri ATR: Baru 60% Tanah di Indonesia yang Bersertifikat

Dana Aditiasari - detikFinance
Foto: Rengga Sancaya Foto: Rengga Sancaya
Jakarta - Kurangnya tenaga ahli pengukuran tanah selama ini dianggap sebagai biang keladi lambannya proses penerbitan sertifikat tanah. Akibatnya, meskipun sudah merdeka 71 tahun, baru 60% lahan di Indonesia.

"Tanah di Indonesia yang sudah disertifikasi baru 60%, itu pun tidak pasti. Di Jakarta juga begitu, 70% tanah sudah bersertifikat, tapi nggak ada jaminan kepastian," kata Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) Sofyan Djalil saat berbincang dengan detikFinance melalui sambungan telpon, Jumat (26/8/2016).

Bukan hanya itu, keterbatasan jumlah membuat tenaga yang ada bekerja tidak maksimal. Hasilnya, pun cenderung tidak memuaskan. Sofyan menyebut, dari tanah yang sudah tersertifikasi, banyak di antaranya yang bermasalah.

"Banyak dari lahan bersertifikat itu yang masih bermasalah sehingga tidak ada kepastian," sambung dia.

Ia menambahkan, masih rendahnya luas tanah yang sudah bersertifikasi, juga disebabkan oleh rumitnya status kepemilikan lahan di Indonesia.

"Kalau di luar negeri, cuma ada tanah bekas jajahan dan tanah pribadi. Kalau di indonesia masalah banyak, ada tanah adat, tanah jajahan, ada internalisasi. Belakangan juga terjadi banyak masalah, tanah adat dan lain-lain. Makanya terjadi sengketa, duplikat sertifikat, dan lain-lain," tegas dia. (dna/ang)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com