Pengembang Kesal: Izin Bangun Rumah Harus Ada 'Sesuatunya'

Jakarta - Paket Kebijakan XIII yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penyederhanaan izin pembangunan rumah disambut baik kalangan pengembang. Selama ini, izin pembangunan rumah dinilai lama dan mahal.

Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Indonesia (APERSI) Eddy Ganefo berpandangan, hal ini disebabkan tidak adanya kepastian prosedur pengurusan izin. Kondisi ini menciptakan celah bagi para oknum petugas untuk mengambil keuntungan.

"Pengurusannya lama dan nggak pasti, kalau mau urusnya cepat harus ada sesuatunya (biayanya). Sesuatu itu pastinya di luar biaya resmi. Itu yang bikin jadi mahal," tegas dia saat berbincang dengan detikFinance melalui sambungan telepon, Senin (29/8/2016).

Ia mencontohkan, perizinan yang lama salah satunya saat mengajukan pembuatan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah dan bangunan. Salah satu proses pembuatan SHM adalah pengukuran tanah objek yang akan disertifikasi.

"Tunggu ukurnya bisa 6 bulan, malah bisa sampai 1,5 tahun. Bisa cepat diurus asal ada sesuatunya itu," sambung dia.

Untuk itu, ia berharap agar Paket Kebijakan XIII ini cepat dibuatkan aturan turunannya sehingga bisa cepat diterapkan.

"Juga, harapannya agar aturan di pusat ini bisa dilaksanakan juga dengan konsisten oleh Pemerintah Daerah," pungkas dia. (dna/drk)