Pemerintah Subsidi Bunga KPR Supaya Masyarakat Bisa Beli Rumah

Jakarta - Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XIII diyakini akan mendorong ketersediaan perumahan bagi masyarakat menengah ke bawah. Pemerintah mengupayakan kemudahan regulasi dari sisi penyediaan rumah bagi pengembang, dan bantuan pembiayaan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Saat ini dana program pembiayaan rumah bersubsidi Fasilitas Likuidasi Pembiayaan Perumahan (FLPP) sudah terserap sebanyak 100% untuk 100 ribu unit rumah dengan total anggaran Rp 9,2 triliun.

Agar masyarakat tetap bisa memperoleh kredit perumahan dengan uang muka dan bunga kredit yang terjangkau, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan skema Subsidi Selisih Bunga (SSB) Rp 2 triliun dan Bantuan Uang Muka (BUM) senilai Rp 1,2 triliun dalam menopang pembiayaan subsidi rumah bagi MBR.

Dengan adanya SSB, maka masyarakat yang membeli rumah melalui KPR subsidi hanya perlu menanggung bunga KPR sebesar 5% dan selisih bunga KPR dari bunga yang dipatok oleh bank akan dibayarkan oleh Pemerintah dari SSB ini.

Sementara untuk BUM, pemerintah akan memberikan bantuan pembiayaan sebagian uang muka KPR berupa bantuan uang muka alias down payment (DP) sebesar Rp 4 juta. Harapannyaagar masyarakat lebih mudah dalam mengajukan KPR ke bank.

"Apa yang jadi terobosan pembiayaan perumahan dalam rangka menutup kekurangan FLPP dalam bentuk SSB dan BUM menjadi hal yang sangat penting untuk mengejar angka backlog rumah," ujar Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin dalam acara diskusi di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Senin (29/8/2016).

Lanjut dia, pemerintah juga tengah fokus dalam hal pendataan pembangunan rumah di setiap daerah. Menurutnya, data yang akurat dapat membantu pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan.

"Konsep ke depan kita akan memperkuat aspek pendataan. Bagaimana mendapatkan data yang lebih besar. Karena data dari BPS saja 1,2 juta setiap tahunnya. Kalau dari PLN, justru 6 juta sambungan listrik ke rumah yang diberikan kepada MBR. Artinya sesungguhnya terjadi peningkatan pembangunan perumahan. Sehingga kekurangan-kekurangan yang selama ini menjadi hambatan bisa dimaksimalkan," pungkasnya.

Namun ternyata, kendala dalam pengejaran angka backlog tidak selalu perkara bantuan subsidi rumah. Faktor lain dari penyediaan perumahan juga menjadi kendala.

Ada kendala dalam proses pengadaan lahan dan perizinan. Sementara itu dari sisi pembiayaan, pemerintah telah mengupayakan lewat bantuan subsidi FLPP, SSB, dan BUM. Permasalahan yang menjadi tantangan perbankan dalam pembiayaan perumahan kepada MBR seperti belum teridentifikasinya jumlah kebutuhan rumah sederhana di setiap wilayah, dan terbatasnya ketersediaan lahan murah untuk perumahan MBR.

"Mengenai sisi suplai, kita berikan kredit untuk pengembang dalam pembebasan lahan. Tapi masih terdapat masalah dalam perizinan dan ketersediaan lahan. Alhamdulillah sekarang sudah ada paket kebijakan ke 13. Kalau ini dilaksanakan secara konsisten sampai ke pemda, akan dapat mempercepat pasokan penyediaan rumah," ujar Kepala Divisi Kredit Bank BTN Hirwandi Gafar di lokasi yang sama. (dna/dna)