Pemerintah: Kalau Rumah Sudah Ada, Pendidikan dan Kesehatan Akan Ikut

Jakarta - Kebutuhan akan rumah menjadi salah satu kebutuhan esensial yang saat ini menjadi prioritas pemerintah. Dengan lahirnya Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XIII, maka akan semakin mendorong penyediaan rumah bagi masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Kita harapkan dengan penyederhanaan perizinan, biaya atau cost dari pengembang akan turun," ujar Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Maurin Sitorus, di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Senin (29/8/2016).

Dengan semakin mudahnya pengembang melakukan perizinan, diharapkan MBR akan semakin mudah dalam mendapatkan rumah.

MBR kebanyakan belum memiliki rumah karena terhambat oleh biaya. Selain itu KPR umum juga dirasa terlalu mahal untuk dijangkau, mengingat berbagai syarat menyulitkan terutama untuk yang berasal dari kalangan pegawai, karyawan ataupun PNS.

Hal ini juga diamini oleh Dirjen Penyediaan Perumahan, Syarif Burhanuddin. Menurutnya, dengan tersedianya rumah, maka kebutuhan lainnya seperti pendidikan dan kesehatan akan mengikuti seiring dengan terselenggaranya kepemilikan rumah.

"Kalau kita lihat program sejuta rumah kelihatannya jadi isu utama dan isu yang seksi. Kita semua berpendapat kebutuhan dasar, kalau diurutkan sandang pangan dan papan. Kalau rumah sudah ada, maka pendidikan dan kesehatan otomatis akan ikut. Sehingga pondasinya dulu," tukasnya di acara dan lokasi yang sama.

"Teman kantor saja masih banyak yang belum punya rumah. Sebagai informasi, 245 pegawai di penyediaan perumahan belum memiliki rumah. Ini berpengaruh terhadap kinerja. Masih memikirkan harga sewa dan lain-lain. Sementara harga rumah naik terus. Kita harus bersama menganggap program sejuta rumah adalah program strategis nasional," tutur dia.

Sementara itu Direktur Keuangan Perumnas, Hakiki, mengatakan pengembang merespons baik paket kebijakan ekonomi yang telah dirilis oleh pemerintah. Ia berharap, ke depan sejumlah pihak yang terlibat dalam penyediaan rumah bagi MBR ikut mendukung implementasi Paket Kebijakan Ekonomi ke XIII sehingga pelaksanaan program sejuta rumah dapat terus ditingkatkan.

"Kita akan segera sosialisasi ke seluruh stakeholder yang ada paket kebijakan ini, terutama ke pemerintah daerah. Harapannya kita bisa mempercepat pengurusan perizinan dan kendala lahan. Kita berharap seluruh pihak merespons dan ditemukan pembangunan yang lebih efisien yang bisa mendorong kemudahan-kemudahan dalam suplai ke pasar," pungkasnya. (dna/dna)