Kamis, 02 Feb 2017 15:15 WIB
Tanah Nganggur Kena Pajak Progresif, Bappenas: Untuk Keadilan
Foto: Rachman Haryanto
Jakarta - Pemerintah berencana mengenakan pajak progresif untuk tanah yang selama ini tidak produktif atau tanah nganggur. Tujuannya untuk menghapuskan para spekulan yang selama ini mempermainkan harga tanah, sekaligus mengurangi kesenjangan perekonomian.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) tengah menyiapkan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. UU tersebut akan menjadi dasar pengenaan pajak.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, menjelaskan rencana pemberlakuan pajak progresif atas tanah menganggur sebagai upaya pemerintah mengurangi kesenjangan ekonomi.
"Desainnya kan untuk mengurangi ketimpangan, karena orang yang mampu membayar, membayar dengan tarif yang lebih besar. Berkeadilan," kata Bambang ditemui di kantor BKPM, Jakarta, Kamis (2/2/2017).
Dia melanjutkan, aturan pajak progresif tanah menganggur masih digodok di Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
"Ini masih usulan. Harus dipertimbangkan dulu, pajak progresif harus kita lihat dulu perkembangannya ya. Ini kan di bawah Menko dan Menteri Keuangan," ujar Bambang. (idr/dna)
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) tengah menyiapkan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. UU tersebut akan menjadi dasar pengenaan pajak.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, menjelaskan rencana pemberlakuan pajak progresif atas tanah menganggur sebagai upaya pemerintah mengurangi kesenjangan ekonomi.
"Desainnya kan untuk mengurangi ketimpangan, karena orang yang mampu membayar, membayar dengan tarif yang lebih besar. Berkeadilan," kata Bambang ditemui di kantor BKPM, Jakarta, Kamis (2/2/2017).
Dia melanjutkan, aturan pajak progresif tanah menganggur masih digodok di Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
"Ini masih usulan. Harus dipertimbangkan dulu, pajak progresif harus kita lihat dulu perkembangannya ya. Ini kan di bawah Menko dan Menteri Keuangan," ujar Bambang. (idr/dna)
