Follow detikFinance
Senin 13 Feb 2017, 14:16 WIB

Cicil Rumah Dengan Gaji Rp 4 Juta, Bunganya Disubsidi Jadi 5%

Yulida Medistiara - detikFinance
Cicil Rumah Dengan Gaji Rp 4 Juta, Bunganya Disubsidi Jadi 5% Foto: Agung Pambudhy
Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyiapkan pembiayaan bagi para pekerja informal dan formal berpendapatan Rp 4 juta bisa mencicil rumah. Syaratnya mereka yang belum memiliki rumah dan bagi pekerja informal akan dinilai dulu kemampuan finansial sebelum mendapatkan persetujuan kredit rumah.

Dengan skema Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah, para pekerja formal maupun informal ini mendapatkan subsidi bunga cicilan 5% per bulan dari seharusnya membayar 12%.

"Iya, jadi kalau dia tanpa program pemerintah bunganya itu sektiar 12%, jadi kalau dengan program pemerintah subsidi FLPP ini dia bayarnya 5%. Selisihnya itu bantuan pemerintah bagi MBR dan itu sampai 20 tahun, Jadi per tahun sekitar Rp 6-7 juta diberi pemerintah. Ya, itu lah selisih suku bunga komersial sebanyak 5%," ujar mantan Direktur Jendral Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Maurin Sitorus yang telah pensiun sejak 1 Februari kemarin, Senin (13/2/2017).

Tarif bunga 5% ini merupakan bunga flat hingga 20 tahun ia mencicil. "Suku bunga 5% flat sampai dengan maksimum 20 tahun untuk pekerja non formal dan formal," imbuhnya.

Selain itu pemerintah juga melakukan penurunan DP rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 1%. Bahkan, pemerintah juga memberikan tambahan bantuan berupa uang tunai Rp 4 juta untuk digunakan membayar uang muka atau DP. Tentu saja bantuan tersebut bisa diperoleh ketika telah disetujui pengajuan kredit rumahnya.

"Mereka dapat bantuan tunai uang muka Rp 4 juta (dari pemerintah). Setelah KPR dia di-approve oleh bank baru dikasih kalau belum di-approve uangnya diberi nanti rugi," ujar Maurin.

Ia mengetakan, uang Rp 4 juta itu merupakan hibah dari pemerintah. Masyarakat tidak perlu lagi mengembalikannya karena itu merupakan hak bagi warga.

"Jadi dikasih pemerintah sebagai hibah tidak perlu dibayar kembali. Ini untuk setiap pekerja kalau mereka sudah disetujui (kreditnya) mereka dapat Rp 4 juta," ujarnya. (ang/ang)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed