Sekretaris Perusahaan Intiland, Theresia Rustandi mengatakan, meski terbilang ampuh menjaring calon pembeli. Namun hal ini bukan tanpa risiko terutama bagi pengembang dan pihak perbankan yang menyalurkan KPR-nya.
Theresia menyebut, KPR tanpa DP berpotensi membuat cicilan bulanan menjadi membengkak. Risikonya, cicilan KPR bisa berhenti di tengah jalan dan membahayakan arus keuangan bank penyalur KPR yang bersangkutan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan karakteristik biaya cicilan yang tinggi, lanjut Theresia, KPR tanpa DP biasanya menyasar masyarakat kelas menengah dan kurang cocok untuk diterapkan pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di bawah Rp 4 juta.
"Jadi pertanyaannya adalah, mampu enggak dibayar sama MBR? Yang kita bicarakan adalah MBR. Bukan kelas menengah yang gajinya di atas 7 juta," tambah dia. (dna/dna)











































