Dapat Tugas Bangun Rumah Murah, Ini Hambatan Pengembang

Jakarta - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menargetkan membangun 120 ribu rumah murah atau rumah bersubsidi sepanjang 2017. Hanya saja masih ada sejumlah hambatan terkait infrastruktur dan perizinan yang dihadapi pengembang.

"Terima kasih dengan pemerintah pusat yang telah memberikan kemudahan. Cuma pelaksanaan di daerah masih banyak hambatan. Katakanlah satu atap, masih terjadi juga banyak pintunya. Betul-betul perlu adanya pengawasan semua pihak," kata Ketua Apersi Junaidi Abdillah usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (20/3/2017).

"Harga rumah murah juga akhirnya tinggi karena infrastruktur juga enggak mendukung," lanjutnya.

Junaidi menjelaskan, Pemda juga kurang terbuka kepada masyarakat terkait pembangunan rumah bersubsidi ini. Selain itu masalah perizinan juga dianggap dapat berpengaruh pada harga rumah yang akan menjadi tinggi.

"Ketidakterbukaan Pemda untuk mencerdaskan masyarakat karena memang ada hal tertentu yang ditutup-tutupi sehingga masyarakat ini berkesan tidak ngerti apa-apa. Jadi kalo nggak melalui ini nggak bisa. Katakanlah contoh service yang kita buat pasti salah padahal insinyur seluruh Indonesia sama, tapi insinyur kita selalu salah untuk arsiteknya. Itu pendidikan sama, tapi ketika masuk sana pasti salah. Berarti kan harus melalui orang di dalam," urai Junaidi.

"Gini, jadi kita contoh untuk rumah komersil, dan rumah subsidi, tentu konsentrasinya harus beda. Kalau rumah komersil diberi biaya berapapun mungkin tidak jadi masalah. Tapi rumah subsidi ini kan untuk masyarakat khusus. Kalau ditekankan biaya besar saya yakin itu hambatan dan target kita enggak sampai lagi," jelasnya.

Ditanya soal daerah mana saja yang perizinannya masih bermasalah, Junaidi menjawab masih banyak. Waktu keluarnya izin juga bisa begitu lama.

"Banyak sih (daerah yang bermasalah), di daerah Kalimantan Barat juga ada. Jadi pintunya itu banyak. Karena memang juga enggak ada keterbukaan," ujar Junaidi.

Junaidi menambahkan, kepada Wapres disampaikan agar ada regulasi yang melindungi para pengembang rumah murah.

"Ini juga tadi kita sampaikan ke Pak Wapres. Kita minta adanya regulasi yang betul-betul melindungi para pengembang-pengembang rumah subsidi," tandas dia. (rna/dna)