Kenaikan Gaji Kaum Milenial Tak Secepat Harga Rumah di Jakarta

Eduardo Simorangkir - detikFinance
Rabu, 22 Mar 2017 17:12 WIB
Foto: Rachman Haryanto
Jakarta - Selama ini pemerintah fokus untuk menyediakan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Namun tanpa disadari ternyata masyarakat yang pendapatannya kategori menengah memiliki masalah serupa dalam hal kemampuan pembiayaan.

Indonesia sendiri akan mengalami bonus demografi, di mana sebagian besar penduduknya akan berada pada usia produktif dan didominasi oleh generasi muda atau milenial.

Di Jakarta yang sudah menjadi kota besar saja, penghasilan milenial masih menumpuk di level bawah kelas menengah atau di bawah Rp 4 juta. Sebanyak 46% generasi milenial di Jakarta penghasilannya masih di bawah Rp 4 juta. Sedangkan suplai properti di Jakarta harganya yang paling banyak Rp 480 juta ke atas atau 95% dari total suplai.

Hal ini dirasa harus menjadi perhatian serius yang perlu dipikirkan oleh pemerintah.

"Pemerintah kekurangan data up to date. Kalau kita bicara industri properti, itu industri yang dinamis. Jadi kalau industri lain itu kan hanya melebar. Seperti handphone dan mobil, itu harganya hanya melebar, harga yang mahal makin mahal, yang bawah (murah), makin murah. Properti kan enggak. Dia bergerak bersamaan. Yang atas naik, yang bawah ikut naik. Jadi ini menjadi suatu paket yang enggak bisa terlepaskan," kata Country General Manager Rumah123, Ignatius Untung dalam jumpa pers di Branche Bistro, Jakarta, Rabu (22/3/2017).

Harga properti di ibu kota mengalami kenaikan yang luar biasa atau jauh di atas inflasi. Sementara gaji mayoritas kaum milenial hanya naik mengikuti inflasi.

Di samping itu, cicilan per bulan yang tidak boleh lebih dari 30% dari penghasilan individu juga pada akhirnya membatasi pilihan properti yang mampu dibeli.

Dengan begitu besar tantangan untuk memilih properti, baik apartemen maupun rumah, hal ini menjadi godaan besar bagi generasi milenial untuk membelanjakan uangnya pada hal lain yang lebih bersifat jangka pendek. Padahal, semakin mereka menunda, daya beli properti pun semakin berkurang.

"Kalau kita melihatnya, yang belum dicover itu masalah penghasilan. Yang (penghasilan) bawah (rendah) sudah dicover, yang tengah belum. Ternyata yang penghasilan Rp 7-12 juta juga punya masalah yang sama," ucap dia.

"Tersedianya properti dengan harga yang lebih terjangkau di kota sekitar Jakarta akan menambah panjang daftar masalah transportasi karena akan banyak orang yang bekerja di Jakarta, namun tinggal di kota-kota pinggiran Jakarta," pungkasnya.

(mkj/mkj)