Cerita Sri Mulyani Belum Sempat Cek Masalah Perumahan di RI

Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengaku belum sempat melihat polemik di sektor perumahan secara lebih mendetil sejak kembali ke dalam pemerintah sejak kurun waktu tujuh bulan terakhir.

Padahal masalah perumahan di Indonesia adalah hal yang sangat penting untuk diatasi karena menjadi salah satu kebutuhan dasar bagi manusia.

"Saya akui bahwa dalam saya bekerja kembali di Republik Indonesia 7 bulan ini, saya masih belum sempat melihat masalah perumahan secara lebih mendetail," kata Sri Mulyani dalam paparan pada acara Investor Gathering 2017 di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (27/3/2017).

"Karena terus terang dalam tujuh bulan saya jadi Menteri Keuangan, banyak hal yang sangat mendesak, seperti mengembalikan kredibilitas APBN kita, membuat APBN 2016 bisa diselesaikan secara sustainable dan menyusun APBN 2017 agar bisa dijalankan," jelasnya.

APBN menjadi fokus karena target pajak yang dipatok pemerintah diproyeksi tidak akan tercapai. Sehingga diperlukan pemangkasan belanja agar terhindar dari tambahan utang.

"Jadi menyusun APBN sendiri sebagai sumber instrumen fiskal itu masih perlu perhatian karena kemarin sempat dari sisi kredibilitas menghadapi persoalan yang cukup pelik. Sehingga perhatian saya dalam 6-7 bulan ini lebih kepada pendaratan APBN kita yang cukup aman sehingga dia menjadi instrumen yang efektif," tambahnya.

Sri Mulyani memaparkan, dari sisi daya beli masyarakat, hanya 40% masyarakat Indonesia yang mampu membeli rumah tanpa intervensi dari pemerintah atau melalui pendapatan mereka sendiri. Sementara 40% di bawahnya lagi, hanya mampu membeli tapi perlu subsidi dari pemerintah.

"Sedangkan 20% bawahnya lagi mereka bahkan tidak akan mampu membeli tanpa ada bantuan yang sangat substansial dari pemerintah. Itu adalah fakta dari peta daya beli masyarakat Indonesia di dalam perumahan," tukasnya. (mkj/mkj)