.webp)
Sri Mulyani mengatakan, dari total penduduk Indonesia sekitar 20% merupakan masyarakat yang tidak mampu memiliki rumah, sedangkan 40% merupakan masyarakat dengan kategori mampu dengan adanya bantuan pemerintah, 40% sisanya merupakan kategori mampu memiliki rumah tanpa adanya bantuan pemerintah.
"Saya harap SMF lakukan fungsinya dengan kewenangan untuk terus berinovasi, dengan tata kelola yang baik, dan integritas yang tidak terkompromikan untuk berinovasi, mampu terus memerbaiki prestasinya, investasinya dalam penggunaan dananya dan maksimalkan leverage," kata Sri Mulyani saat acara Investor Gathering SMF 2017 di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (27/3/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat ini, pemerintah mendukung penyediaan perumahan dengan memberikan anggaran kepada Kementerian PUPR sekitar Rp 24,4 triliun pada APBN 2016.
Selain APBN, penyediaan rumah juga bisa dilakukan oleh BUMN dan juga swasta, seperti PT SMF (Persero), merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan pada tahun 2005 di bawah Kementerian Keuangan, dengan mengemban tugas sebagai special mission vehicle untuk membangun dan mengembangkan Pasar Pembiayaan Sekunder Perumahan melalui sekuritisasi dan pembiayaan, dimana dana yang dihasilkan akan disalurkan melalui Penyalur KPR.
Melalui kegiatan sekuritisasi dan penyaluran pinjaman, sejak awal berdirinya SMF, telah mengalirkan dana dari pasar modal ke Pernyalur KPR sampai dengan 31 Desember 2016 kumulatif mencapai Rp 27,4 triliun, terdiri dari penyaluran pinjaman sebesar Rp 20,2 triliun, dan sekuritisasi sebesar Rp 7,2 triliun. Dari seluruh dana yang dialirkan tersebut, telah membiayai kurang lebih 570 ribu debitur KPR untuk 570 ribu rumah dari Aceh sampai Papua.
Terkait sekuritisasi, sejak tahun 2009 sampai dengan 2016, SMF telah memfasilitasi 10 kali transaksi sekuritisasi. Sedangkan, untuk kerjasama pembiayaan, SMF juga telah bekerjasama dengan Bank Umum, Bank Syariah, Bank Pembangunan Daerah, dan Perusahaan Pembiayaan. Untuk penyaluran pinjaman, SMF telah menerbitkan surat utang yang dari awal penerbitan hingga saat ini mencapai Rp 16,7 triliun. Terhitung sejak tanggal 8 Februari 2017, SMF telah mendapatkan peringkat ldAAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia baik untuk Korporat maupun untuk Surat Utang.
Sesuai dengan rencana kerja tahun 2017 ini , SMF tengah fokus dalam memperluas target penyaluran pinjaman baik kepada BPD maupun perusahaan pembiayaan. SMF juga mulai melaksanakan pilot project pengembangan program KPR SMF dengan menggandeng beberapa Perusahan Pembiayaan.
KPR SMF merupakan produk yang ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap kredit kepemilikan rumah yang disalurkan melalul Perusahan Pembiayaan yang bekerjasama dengan SMF. KPR SMF menawarkan suku bunga tetap untuk jangka waktu tertentu sehingga nilai kewajiban angsuran debitur menjadi stabil.
"Saya juga ingin berpesan kepada SMF agar terus di sisi kualitas tidak keseimbangan karena masalah perumahan ini bisa menjadi masalah," tambahnya.
Tidak hanya itu, Sri Mulyani juga mengingatkan kepada jajaran direksi SMF agar mampu mengelola pembiayaan sektor perumahan dengan baik. Apalagi, SMF memiliki modal Rp 6 triliun di 2017 dan mendapatkan PMN sebesar Rp 1 triliun.
Dana tersebut, lanjut Sri Mulyani, bisa digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat dan bukan untuk biayai jajaran direksi dan komisaris.
"Pada 2017 modal SMF akan jadi Rp 6 triliun dengan adanya PMN yang dianggarkan tahun lalu, untuk bisa menggunakan anggaran semaksimal mungkin sehingga uang pemerintah di SMF untuk rakyat bukan untuk biayai direksi dan komisarisnya macam-macam. Setiap rupiah yang ditanam di SMF bukan untuk komisaris dan direksi tapi untuk masyarakat secara umum," tukasnya. (mkj/mkj)
