.webp)
Kelompok ini berada di antara kelompok berpenghasilan rendah dan masyarakat kelas menengah atas, yakni lebih besar dari Rp 4 juta sebulan dan kurang dari 10 juta per bulan.
Lantaran penghasilannya yang tergolong tanggung, kelompok masyarakat ini tak bisa mengakses program bantuan perumahan pemerintah, padahal dengan besaran gaji tersebut, mereka belum mampu membeli rumah dengan skema komersial.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sekarang kita lagi minta World Bank untuk membuat kajiannya, karena studinya world bank, harusnya kan bagi seluruh masyarakat dalam segmen-segmen penghasilan, program pembiayaannya disesuaikan per segmen. Jadi ini untuk yang enggak bisa ambil komersial, tapi tidak elegible untuk MBR," kata Lana saat ditemui usai acara Investor Gathering di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (27/3/2017).
"Kita lagi coba, mungkin programnya bukan FLPP, tapi dengan program lain yang suku bunganya lebih rendah daripada pasar. Tapi kita masih belum dapat angkanya," jelasnya.
Lana menjelaskan, kemungkinan program ini akan dilakukan dengan bantuan berbasis tabungan.
"Tapi ini juga kami masih bahas dengan Bank Dunia dan saya pengen targetnya jelas. Mungkin akan mengambil segmen yang lebih tinggi dari MBR. Itu ada suku bunga yang sedang kita hitung juga tidak serendah FLPP tapi tidak setinggi KPR yang komersial. Jadi masih lebih rendah," ungkapnya.
Meski masih dalam tahap kajian, dan belum tahu kapan hal ini bisa direalisasikan, Ia berharap hal ini bisa terwujud sebagai solusi menjawab masalah penyediaan perumahan bagi kelas 'menengah nanggung' tadi.
"Terus terang ini masih wacana dan masih ada kajian. Kita harus meyakinkan banyak pihak supaya bisa dijalankan. Semoga bisa dilakukan di Indonesia," pungkasnya. (dna/dna)
