Bangun Rumah, Pemerintah Dapat Utang Rp 5,9 T dari Bank Dunia

Badung - Pinjaman dari Bank Dunia untuk perumahan di Indonesia bernilai US$ 450 juta atau setara Rp 5,9 triliun (kurs Rp 13.300/US$). Uang itu akan digunakan untuk pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan penyediaan perumahan.

"Ya, separuh untuk penyediaan rumah dan separuh lagi pembiayaan. Yang pembiayaan untuk FLPP, membantu uang mukanya, dan penyediaannya untuk stimulan swadaya," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di Jimbaran, Badung, Bali, Minggu (2/4/2017).

Kemudian oleh Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Maryono, pinjaman Bank Dunia itu akan digunakan bervariasi namun khusus subsidi KPR. Pinjaman tersebut adalah salah satu dari 3 skema pembiayaan rumah.

"Skema pembiayaan rumah ini bervariasi, pertama melalui FLPP, lalu kerjasama dengan World Bank dan kerjasama dengan BPJS. Dengan BPJS ini dipakai untuk pembiayaan rumah yang digunakan pekerja itu sendiri," kata Maryono terpisah.

Sementara Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Lana Winayanti menegaskan pinjaman itu telah disetujui World Bank pada bulan ini. Dana tersebut efektif diterima Mei 2017 nanti dan akan dibagi 50 persen dengan Ditjen Penyediaan Rumah Kementerian PUPR.

"Iya, efektif Mei 2017," ucap Lana. (vid/mkj)