Dengan adanya alokasi dana khusus untuk pengadaan tanah, diharapkan hambatan pengadaan tanah untuk proyek-proyek strategis nasional bakal teratasi.
Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Perekonomian, Wahyu Utomo mengatakan, salah satu yang jadi perhatian adalah proyek jalan tol.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal ini lantaran banyaknya proyek-proyek yang harus dibiayai pengadaan tanahnya membuat ganti rugi biayanya tidak bisa dilakukan sekaligus di tahun yang sama atau bersamaan.
"Kita lihat beberapa kriteria proyek-proyek itu untuk diprioritaskan dibayar dulu oleh LMAN. Tahun 2016 kita sudah pasti tanahnya harus dibebasin dulu. Untuk 2016 banyaknya di jalan tol. Permintaan Presiden, tol Trans Jawa dan Trans Sumatera kita dahulukan. Karena masalah logistik banyak sekali kaitannya dengan infrastruktur yang terhambat," katanya saat ditemui di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (4/4/2017).
"Kita memilih infrastruktur apa yang memiliki dampak terbesar untuk ekonomi. Ada 225 proyek saat ini ditambah 1 program kelistrikan. Kita pilih yang paling penting, kita utamakan supaya proyek-proyek itu bisa dimulai paling lambat akhir 2018," tambahnya.
Dalam pembangunan proyek infrastruktur, hambatan yang dihadapi memang datang dari persoalan pengadaan tanah. Diikuti oleh kajian dalam penyiapan proyeknya. Untuk itu, sambil dibereskannya persoalan pengadaan tanah, ia berharap kendala lain selain pengadaan tanah bisa diselesaikan dengan cepat dan baik, khususnya oleh Pemda.
"Ini yang kami rasakan yang jadi hambatan dalam pembangunan infrastruktur. Yang coba kita selesaikan terlebih dahulu yaitu tanah via program BLU LMAN ini. Kita mau proyek-proyek prioritas agar hasilnya bisa dirasakan dengan cepat oleh masyarakat. Jangan sampai dialokasikan di satu lokasi, tapi proses pengadaan tanahnya lambat. Kita lihat juga dari dampak ekonomi yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur tersebut," pungkasnya. (dna/dna)











































