Follow detikFinance
Kamis 20 Apr 2017, 18:22 WIB

Ada 80 Ha Tanah Setneg di Kemayoran Bisa untuk Bangun Rusun Rp 350 Juta?

Fadhly F Rachman - detikFinance
Ada 80 Ha Tanah Setneg di Kemayoran Bisa untuk Bangun Rusun Rp 350 Juta? Ilustrasi (Foto: Alfathir Yulianda)
Jakarta - Gubernur dan wakil gubernur terpilih DKI Jakarta versi hitung cepat, Anies Baswedan-Sandiaga Uno memiliki program unggulan penyediaan hunian seharga Rp 350 juta di Jakarta. Program itupun tengah ditunggu masyarakat Jakarta.

Hunian berbentuk rumah susun (rusun) seharga Rp 350 juta dapat dibangun dengan memanfaatkan lahan-lahan yang dmiliki oleh pemerintah. Lantas, dimana lahan yang bisa digunakan untuk membangun rusun Rp 350 juta di Jakarta?

CEO Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda, mengatakan pemerintah masih memiliki banyak lahan di wilayah DKI Jakarta yang bisa dimanfaatkan untuk membangun rusun seharga Rp 350 juta. Salah satu contohnya, ialah lahan yang berada di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat.

"Sebetulnya tanah-tanah di Kemayoran tanah Setneg (Sekretariat Negara), Pemprov DKI bisa ambil, itu kan besar. Mungkin ada sekitar 80 hektar. Kalau itu sampai jadi rusun rakyat itu luar biasa, karena secara transportasi segala macam itu bagus. Karena jangan sampai bangun rusun enggak ada transportasi," katanya kepada detikFinance, Jakarta, Kamis (20/4/2017).

Ia mengatakan, Pemprov nantinya perlu berkomunikasi dengan Setneg untuk bisa merealisasikan hal tersebut.

Lebih lanjut ia mengatakan, untuk menyediakan program perumahan rakyat tersebut, pemerintah harus mengelola semuanya sendiri. Sebab, kata dia, apabila program tersebut diserahkan kepada swasta, maka sasaran program perumahan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah tidak terealisasi.

"Karena kalau itu diserahkan ke swasta, setiap tahun harganya naik, karena pengembang yang bangun, karena ada motif bisnis. Tapi kalau kita bicara public housing, betul-betul penyediaan rumah rakyat, itu harus dari pemerintah," kata dia.

"Pemerintah yang sediakan tanahnya, pemerintah juga yang bangun. Dan ketika rumahnya mau dijual kembali pun, jualnya itu harus ke pemerintah lagi. Jadi itu yang mengendalikan harga tanah, kalau dijual ke swasta rusunnya makin naik makin naik (harganya). Nanti bukan public housing lagi," tuturnya. (dna/dna)


Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed