"Itu memang salah satu persoalan cukup besar, masalah infrastruktur harus dipikirkan pemerintah ketika membangun rumah FLPP," kata Corporate Secretary PT Intiland Development, Theresia V Rustandi saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Sabtu (6/5/2017).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum lama ini meresmikan hunian rumah dengan harga Rp 112 juta dengan uang muka atau DP 1% yang ditujukan bagi MBR dengan penghasilan Rp 4 juta ke bawah setiap bulannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dulu itu di beberapa daerah yang saya pernah datangi memang permasalahannya tanah murah itu jauh dari pusat kota, infrastruktur jalan menuju lokasi masih susah, kalau ada jalan pasti jalannya rusak-rusak, tidak ada kendaraan umum yang masuk," tambahnya.
Dia mencontohkan, pembangunan rusunawa yang berlokasi di Daan Mogot, Jakarta Barat ini memiliki lokasi yang kurang lebih 2 km dari jalan raya utama. Jalan yang tersediapun dibilang masih belum layak karena masih batuan krikil.
"Jadi memang harus dibangun transportasi masal, agar bangun rumah FLPP ini ketika sudah dibangun ada feeder dan dekat transportasi masal," jelasnya.
Dia menyarankan, untuk masyarakat yang ingin membeli rumah murah juga karena dekat dengan satu transportasi masal saja. Misalnya, membeli atau menentukan lokasi karena sudah ada layanan kereta commuter line.
Sebaiknya, kata Theresia, masyarakat yang ingin membeli rumah murah harus terbiasa dengan layanan transportasi umum lainnya, seperti bus.
"Karena itu akan membebani transportasi, karena dia harus naik commuter saat kerja di Jakarta. Itu yang membuat beban transportasi menjadi berat. Jadi disediakan feeder oleh pengembang, itu mengatasi masalah yang memang commuter," pungkasnya. (ang/ang)











































