Follow detikFinance
Sabtu 06 May 2017, 17:59 WIB

Gaji Rp 7 Juta dan Dilema Beli Rumah Murah

Hendra Kusuma - detikFinance
Gaji Rp 7 Juta dan Dilema Beli Rumah Murah Foto: Tim Infografis, Luthfy Syahban
Jakarta - Meski pemerintah telah mengusung program sejuta rumah yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun, pada kenyataannya masih sulit diakses oleh masyarakat.

Salah satunya yang menjadi sulitnya masyarakat memiliki rumah murah adalah lokasinya yang jauh dari pusat kota dan belum tersedianya layanan transportasi umum.

Dengan begitu, kata Corporate Secretary PT Intiland Development, Theresia V Rustandi, kepemilikan hunian juga menjadi masalah bagi masyarakat yang berpenghasilan Rp 4 juta sampai Rp 7 juta per bulannya.

"Makanya kita suka bilang ke pemerintah itu kan kalau MBR maksimalnya 4 juta, tapi sekarangkan gaji Rp 4 juta sama Rp 7 juta tidak ada bedanya, sama saja begitu beratnya," kata dia saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Sabtu (6/5/2017).

Khusus yang MBR, yang menjadi beban adalah jauhnya lokasi penyediaan rumah murah. Sedangkan yang memiliki gaji Rp 7 juta sulitnya memiliki rumah karena harus membayarkan uang muka lebih besar.

Kalau MBR sudah pasti mendapatkan fasilitas FLPP dengan DP 1% dari harga rumah yang sekitar Rp 112 juta sampai Rp 140-an juta. Sedangkan yang bergaji Rp 7 juta per bulan, setidaknya harus membeli rumah dengan harga Rp 250 juta ke atas tanpa adanya fasilitas FLPP.

"Ketika yang gaji Rp 7 juta beli rumah FLPP itu tidak bisa tapi harus beli yang Rp 250 juta, itu dia sudah tidak mampu, berat karena begitu bukan FLPP dia harus DP ikutin aturan OJK yaitu 10-20%, itu yang membuat berat," tambahnya.

Upaya yang dilakukan para pengembang, kata Theresia, yaitu dengan menyediakan rumah tipe yang sama dengan MBR, namun spesifikasinya dibedakan. Sehingga, harga yang harus dibayarkan tidak terlalu tinggi.

Menurut dia, harga rumah murah ditetapkan langsung oleh pemerintah dengan spesifikasi yang disesuaikan.

"Selama pemerintah menetapkan tidak ada kenaikan harusnya tetap segitu harga jualnya, karena rumah MBR itu tidak boleh dijual seenak pengembang. Jadi kalau pemerintah bilang hanya boleh Rp 112 juta ya pengembang tidak boleh menjual lebih dari Rp 112 juta, kecuali spesifikasi pengembang bukan spesifikan FLPP, jadi ada nilai plusnya. Nah itu berarti pengembang tidak memakai fasilitas FLPP, jadi tidak boleh pakai DP 1%," tukasnya. (ang/ang)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed