Pemerintah Gelontorkan Rp 28 Triliun untuk Subsidi KPR Sejak 2010

Jakarta - Dalam mendukung program sejuta rumah, pemerintah memberikan dukungan dalam bantuan pembiayaan berupa fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Bantuan yang disalurkan lewat Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Ditjen Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini telah berjalan selama tujuh tahun sejak 2010.

Berdasarkan data Kementerian PUPR, realisasi penyaluran dana FLPP sejak tahun 2010 mencapai Rp 28,66 triliun dengan jumlah rumah yang disubsidi mencapai 499.914 unit rumah. Jumlah ini terdiri dari 499.630 unit rumah tapak dan 293 unit rumah tapak.

"Total yang disalurkan sejak tahun 2010 sudah hampir 500 ribu unit dengan total dana FLPP yang disalurkan adalah Rp 28,66 triliun," kata Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Lana Winayanti dalam diskusi media di Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (19/5/2017).

Bank BTN menjadi bank umum dengan penyalur dana FLPP terbanyak dengan porsi sebesar 87% dengan nilai Rp 24 triliun untuk 435.120 unit rumah. Kemudian disusul oleh Bank BTN Syariah sebesar Rp 1,8 triliun untuk 31.454 unit rumah dan Bank BRI Syariah mencapai Rp 837,2 miliar untuk 10.795 unit rumah.

Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah paling banyak menjadi penyerap dana FLPP terbanyak dengan total dana Rp 10,7 triliun untuk 187 ribu unit rumah, disusul Banten dan Jawa Timur di posisi dua dan tiga, serta didominasi oleh rumah bentuk tapak.

Lana menuturkan, ke depan pemerintah akan mendorong pembangunan rumah bentuk vertikal atau susun dibanding tapak, mengingat semakin minimnya ketersediaan lahan dan harga tanah yang semakin tinggi.

"Terkait tanah, karena jumlah dan akses tanah makin sulit, makanya ada upaya pemanfaatan tanah-tanah wakaf, aset-aset Kementerian/Lembaga yang tidak digunakan untuk infrastruktur misalnya," tukasnya. (dna/dna)