Anggaran FLPP Dipangkas, Begini Penjelasan Kementerian PUPR

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) baru saja menurunkan alokasi anggaran untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun ini, yang semula dianggarkan sebesar Rp 9,7 triliun menjadi hanya Rp 3,1 triliun.

Direktur Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti mengatakan, pihaknya terpaksa menurunkan KPR FLPP yang semula 120 ribu unit menjadi hanya 40 ribu unit. Hal tersebut dipicu oleh keterbatasan potensi kapasitas rumah yang mampu dikerjakan pengembang.

"Memang terjadi penyesuaian pada tahun ini berdasarkan hasil kami melalukan pemetaan di 10 provinsi yang penyaluran FLPP-nya terbesar. Kita melihat potensi dari pengembang, demand dari masyarakat yang ada disetiap provinsi. Angka targetnya kami sesuaikan," ungkap Lana saat ditemui di Gedung DPR MPR Jakarta, Rabu (12/11/2017).

Kendati demikian, penurunan tersebut justru dikompensasi melalui Subsidi Selisih Bunga (SSB) yang ditambah, dari sebelumnya Rp 312 miliar menjadi Rp 615 miliar. Nantinya perubahan komposisi anggaran tersebut akan diatur dalam RAPBN-P 2017.

"Dana itu di-switch untuk program strategis pemerintah. Tapi SSB tetap ada alokasi cukup besar," terangnya.

Sementara itu Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai salah satu penyalur FLPP kini tak lagi memiliki peran untuk memberikan bantuan tersebut di Tahun 2017 ini. Tahun ini, BTN hanya akan memfokuskan pada penyaluran SSB.

"Karena BTN memilih untuk tahun ini memilih fokus pada SSB, kusus tahun ini. Tapi tahun depan mereka tetap akan ikut FLPP lagi. Tahun depan 120 ribu unit. tahun ini 40 ribu unit. Kita fokus di bank-bank di luar BTN," terangnya.

Selain BTN masih ada 29 bank lain yang menjadi penyalur KPR FLPP, terbagi atas 7 Bank Umum dan 22 Bank Pembangunan Daerah (BPD). Bank Umum yang menjadi penerbit KPR bersubsidi, yaitu Bank BRI (konvensional dan syariah), Bank Mandiri (konvensional), Bank BNI, Bank Artha Graha, Bank BTPN dan Bank Mayora.

Sedangkan BPD yang ikut serta antara lain, Bank Sumut, Bank Riau Kepri, Bank Jambi, Bank Sumselbabel, Bank Nagari, Bank Kalteng, Bank Kalsel, Bank Kaltim, Bank BJB, Bank Jateng, Bank Jatim, Bank BPD DIY, Bank NTB, Bank NTT, Bank Sultra, Bank Sulutgo, Bank Sulselbar, Bank Kalbar, BJB Syariah, BPD Papua, BPD Sulteng, dan BPD Bali. (dna/dna)