Mustahil Bangun Rumah Murah di Jakarta, Ini Solusi untuk Pemerintah

Mustahil Bangun Rumah Murah di Jakarta, Ini Solusi untuk Pemerintah

Eduardo Simorangkir - detikFinance
Senin, 24 Jul 2017 14:07 WIB
Foto: Agung Pambudhy
Jakarta - Pemerintah telah menyediakan fasilitas subsidi kepemilikan rumah bagi masyarakat Indonesia yang penghasilannya masuk dalam kategori rendah. Namun ternyata, tak jarang rumah yang disediakan lokasinya berada jauh dari pusat perkotaan, bahkan tak terhubung dengan fasilitas transportasi yang memadai.

Meski masih ada masyarakat yang membeli rumah subsidi tersebut, namun penyediaan rumah tak lagi menjawab manfaat yang dibutuhkan oleh masyarakat lantaran dirasa tak mendukung efisiensi dalam beraktivitas.

"Kalau mau sediakan rumah di tengah kota, itu harga enggak mungkin masuk. Harga sudah terlalu tinggi. Makanya pemerintah, seharusnya ketika bangun infrastruktur, atau kalau mau bangun (rumah) yang jauh, harus terkoneksi dengan jalan dan aksesibilitas infrastruktur yang memadai," kata Chief Executive Officer (CEO) Indonesia Property Watch (IPW), Ali Tranghanda saat dihubungi detikFinance di Jakarta, Senin (24/7/2017).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pembangunan rumah di daerah perkotaan sendiri seharusnya bisa dilakukan apabila pemerintah telah jauh-jauh hari menyediakan bank tanah yang bakal digunakan untuk penyediaan rumah murah bagi masyarakat. Namun apabila pembangunan infrastruktur telah lebih dulu masuk, maka tanah yang akan dibeli pun tak lagi memenuhi kelayakan ekonomi jika ingin dibangun rumah murah.

"Itu yang musti diperhatikan, jangan sampai nanti infrastruktur masuk, harga tanah sudah naik lagi. Jadi sebelum infrastruktur masuk, harusnya pemerintah mengamankan tanah-tanah itu agar bisa dibangun rumah murah," tutur Ali.

Menurutnya, rumah murah yang diberikan fasilitas subsidi oleh pemerintah saat ini tak sedikit yang lokasinya jauh dari aksesibilitas transportasi. Namun jika rumah dibangun di wilayah perkotaan saat ini, sangat tidak mungkin dibangun rumah murah lantaran harga tanah yang terlanjur melambung tinggi.

"Jadi yang menengah ke bawah itu kan makin lama bergeser ke pinggiran. Cuma kalau dia makin lama bergeser ke pinggiran, seharusnya pemerintah bisa menyediakan juga rumah yang terkoneksi dengan simpul-simpul transportasi," ucapnya.

Hal tersebut kata dia tampak dari pertumbuhan penjualan rumah subsidi pemerintah yang menurutnya tak terlalu tinggi atau relatif sama, meski lebih baik dari penjualan rumah bagi kelas menengah atas.

"Yang menengah bawah relatif kan pertumbuhannya enggak terlalu tinggi. Tapi penjualan, kalau kita lihat di menengah bahwa itu semenjak Semester II 2016 sudah naik atau sudah tumbuh dibandingkan menengah atas," pungkasnya. (dna/dna)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads