Gencar Bangun Rumah Murah, Menteri PU Awasi Pengembang Nakal

Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal mengawasi pergerakan pengembang 'nakal' yang terbukti menipu konsumen rumah yang disubsidi oleh pemerintah. Pengawasan tersebut bakal dilakukan melalui tim yang dibentuk dengan menggandeng Pemerintah Daerah (Pemda) setempat.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengakui selama ini ditemukan kenakalan-kenakalan di lapangan yang dilakukan oleh pengembang. Langkah membentuk tim pengawas diharapkan bakal mengurangi kejadian tersebut.

"Ya kami kemarin lihat juga yang di Riau, kami sedang rumuskan pengawasannya. Tahun ini akan saya bentuk timnya. Nanti tim pengawas ini saya yang akan terjun langsung untuk mengawasi. Karena saya punya hak. Kami yang kasih FLPP," kata Basuki saat ditemui di Gama Tower, Jakarta, Kamis (10/8/2017).

Meski saat ini pengawasan secara fisik telah dilakukan oleh perbankan, namun pemerintah sebagai perancang program subsidi perumahan, menurutnya memiliki kewenangan untuk mengawasi kelancaran program subsidi perumahan, seperti FLPP.

Tim ini nantinya tak hanya mengawasi proses jual beli antara konsumen dan pengembang, tapi juga dari mekanisme pengawasan pembangunan rumah, mulai dari tahap konstruksi, informasi tanah dan seluruh surat menyurat terkait rumah subsidi.

"Karena kami pemerintah mengeluarkan FLPP berarti punya hak untuk mengawasi. Nah ini sekarang kami lagi susun regulasinya untuk pengawasan fisik. Kalau yang financing kan selama ini diserahkan kepada bank. Saya pikir enggak bisa itu. Saya punya hak juga untuk mengawasi, jadi ini sekarang kita sedang rumuskan," tukasnya. (eds/dna)