Temuan PUPR: Ada 40% Rumah Subsidi yang Tak Layak Huni

Jakarta - Pemerintah saat ini tengah mengevaluasi pelaksanaan program sejuta rumah yang telah terlaksana sejak April 2015 lalu. Dari hasil monitoring yang saat ini tengah berlangsung tersebut, ditemukan beberapa keluhan dari konsumen mengenai rendahnya kualitas rumah bersubsidi.

Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti mengatakan, dari hasil monitoring yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan bersama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), ada sekitar 30-40% rumah bersubsidi yang telah akad kredit tidak dihuni oleh pembelinya.

"Ada temuan, bahwa banyak rumah bersubsidi yang tidak dihuni, cukup besar memang, 30-40%. Dan ketika diwawancara penghuninya, kenapa tidak dihuni karena rumahnya tidak layak untuk dihuni. Terutama untuk air bersih dan listrik," katanya dalam sambutan pada acara sarasehan di Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (21/8/2017).

Angka 30-40% sendiri berasal dari total rumah subsidi yang telah disalurkan. Jika dihitung dari jumlah unit rumah subsidi yang telah disalurkan hingga saat ini sebanyak 504.079 unit, jumlah rumah subsidi yang tak dihuni oleh pemiliknya tersebut berarti mencapai 150.000 hingga 200.000 unit rumah.

"Kita mengetahui bersama, ada isu kualitas bangunan rumah bersubsidi. Walaupun Presiden sudah berkunjung ke lapangan dan menyatakan puas ke beberapa lokasi, tapi yang disampaikan Menteri PUPR berulang kali, masih banyak kualitas perumahan masyarakat terhadap rumah subsidi. Seperti jalan lingkungan, air bersih, sanitasi listrik seringkali enggak dapat perhatian," ungkap Lana.

Untuk itu, saat ini kata dia pihaknya tengah membentuk tim evaluasi kualitas rumah bersubsidi tersebut, sekaligus membuat standar atau patokan minimum rumah bersubsidi yang harus dibangun pengembang. Pemerintah juga akan menjatuhkan sanksi kepada pengembang yang bermain-main dengan rumah subsidi.

Kebijakan tersebut akan diterapkan, mengingat pembangunan rumah bersubsidi sebagian menggunakan dana APBN.

"Kita lagi rumuskan spesifikasi teknis rumah subsidi yang dapat digunakan untuk membangun rumah, nanti harus sesuai. Untuk itu akan ada kebijakan terkait material, konstruksi teknologi dan menjaga harga tanah untuk MBR agar tidak naik," tukasnya. (eds/dna)