"Di seluruh Tanah Air ada 126 juta yang harus disertifikatkan, sekarang dari 46 juta bidang. Jadi masih kurang banyak sekali," kata pria Jokowi di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, Jl Raya Sempidi, Badung, Bali, Jumat (7/9/2017).
Jokowi menambahkan, sertifikasi tanah ini guna meminimalisir sengketa tanah antar warga, pemerintah dan pengusaha.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara target pada 2018, menurut Jokowi, sebesar 7 juta sertifikat dan 9 juta sertifikat di 2019. Dalam pembagian 3.500 sertifikat tanah di Bali, Jokowi mengingatkan masyarakat yang telah memiliki sertifikat untuk cermat menggunakannya, terutama ketika akan digunakan sebagai jaminan pinjaman ke bank.
"Biasanya 400-500 ribu sertifikat, sekarang tahun depan 7 juta sertifikat harus diserahkan kepada masyarakat. 2019, 9 juta sertifikat diserahkan. Karena warga datang ke saya masalahnya sengketa dengan tetangga, pemerintah atau perusahaan," ucap Jokowi.
Untuk mempercepat agar memenuhi target tersebut, Jokowi menyatakan telah menambah direktur dan sumber daya manusia di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sehingga diharapkan pengukuran lahan bisa cepat diselesaikan.
"BPN berilah pelayanan yang cepat kepada masyarakat dalam pengurusan sertifikat yang mudah. Menteri BPN (Sofyan Djalil) katanya kurang direktur, dan sudah ditambah direktur, sekarang jumlah pegawai ditambah 4.500, sehingga lebih cepat mengukurnya. Jadi tidak ada alasan lagi mengukurnya lamban," ungkap Jokowi. (vid/dna)










































