Follow detikFinance
Senin 02 Oct 2017, 19:19 WIB

Pemerintah Bantu PKL Hingga Tukang Ojek di 16 Provinsi Punya Rumah

Eduardo Simorangkir - detikFinance
Pemerintah Bantu PKL Hingga Tukang Ojek di 16 Provinsi Punya Rumah Foto: Tim Infografis: Luthfy Syahban
Jakarta - Pemerintah menyiapkan skema pembiayaan baru khusus bagi masyarakat berpengasilan rendah (MBR) pekerja informal untuk bantuan akses pembiayaan ke perbankan membangun rumah tumbuh atau renovasi rumah. Skema pembiayaan ini disebut skema pembiayaan mikro perumahan bagi pekerja informal.

Lewat skema ini, pemerintah menyiapkan tenaga pendamping untuk membantu pekerja informal bisa mendapatkan bantuan pembiayaan dari perbankan di 16 Provinsi yang telah diidentifikasi pemerintah.

Sebanyak 16 Provinsi itu di antaranya Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Banten, Jawa Timur, Bali, Kalbar, Kalsel, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Maluku.

Dalam skema baru ini, masyarakat pekerja informal seperti petani, tukang cukur, pedagang kaki lima, sopir ojek, hingga nelayan akan dibantu oleh tenaga pendamping yang telah disiapkan oleh pemerintah untuk mengelola dan mempersiapkan rencana pembangunan rumah tumbuh atau renovasi rumahnya.

Pekerja informal yang sudah dibantu oleh tenaga pendamping nantinya bisa mendapatkan bantuan pembiayaan dari perbankan maksimal Rp 50 juta, dan bisa dicicil dalam waktu 5 tahun.

"Dananya itu bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki rumah atau untuk membiayai pembangunan rumah tumbuh. Jadi bisa dua," kata Dirjen Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti dalam Lokakarya di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (2/10/2017).

Nantinya Pemda bersama tenaga pendamping di 16 provinsi itu akan bersama-sama menggandeng komunitas masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak tetap, yang kira-kira mempunyai kebutuhan rumah layak huni, dan bisa difasilitasi pembiayaan mikro perumahan oleh lembaga atau jasa keuangan yang telah melakukan perjanjian dengan pemerintah. Di antaranya Bank Kesejahteraan Ekonomi, BRI, Pegadaian, dan Yayasan Habitat for Humanity.

"Kalau BRI nanti akan lebih diarahkan untuk melayani MBR dan tidak tetap seperti petani, nelayan, pedagang kaki lima dan sebagainya. Sementara yang melalui BKE, itu nanti melayani komunitas PNS daerah, khususnya golongan 1 dan 2. Dan ini juga melalui kerja sama dengan induk koperasi pegawai republik Indonesia (IKPRI)," jelas lana.

Dia berharap, setelah program ini diluncurkan, bank lain juga bisa tertarik untuk ikut menyalurkan pembiayaan mikro perumahan.

"Melalui kegiatan ini kita ingin menghidupkan kembali peran pokja kawasan dan pemukiman, sehingga mereka mampu menjawab juga persoalan di daerah, termasuk terkait perumahan untuk pengentasan kawasan kumuh dan juga pengembangan wisata di daerah," tukasnya. (eds/dna)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed