Follow detikFinance
Senin 16 Oct 2017, 18:27 WIB

Realistiskah Program DP Rp 0 Gubernur Baru DKI Jakarta?

Eduardo Simorangkir - detikFinance
Realistiskah Program DP Rp 0 Gubernur Baru DKI Jakarta? Foto: Tim Infografis Zaki Alfarabi
Jakarta - Gubernur dan Wakil Gubernur baru DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memiliki janji kampanye mengenai penyediaan hunian bagi masyarakat DKI lewat program down payment (DP) 0 rupiah. Program ini diluncurkan dalam rangka mengatasi masalah kepemilikan hunian sebagian besar warga Jakarta, yang dikatakan belum punya rumah sendiri.

Program kepemilikan rumah DP Rp 0 ini diberikan untuk masyarakat yang ingin memiliki rumah, tanpa perlu membayar uang muka rumah atau rusun yang harganya sekitar Rp 350 juta.

Lantas, realistiskah program tersebut?

Pengamat properti sekaligus Country Manager situs properti rumah123.com, Ignatius Untung mengatakan, harga yang dipatok tersebut terbilang sangat susah untuk mencarinya saat ini di Jakarta. Pasalnya, saat ini harga rusunami komersil termurah di Jakarta sendiri berkisar Rp 600 jutaan.

"Kalau mengacu ke harga rusunami komersil sekarang Rp 600 juta paling murah. Dengan hitungan normal, orang gaji Rp 12 juta saja masih belum bisa beli. Tapi kalau lihat positifnya, mungkin ada perhitungan sendiri yang berbeda, entah harga sudah disubsidi sebagian atau bunganya juga sudah disubsidi sebagian," katanya saat dihubungi detikFinance di Jakarta, Senin (16/10/2017).

Hal ini diamini oleh CEO Indonesia Property Watch Ali Tranghanda. Jika disimpulkan gaji rata-rata penduduk Jakarta sebesar Rp 7,5 juta, maka perhitungannya kemampuan cicilannya adalah sebesar Rp 2,5 juta atau 1/3 dari jumlah gajinya.

Artinya, masyarakat bisa saja membeli rumah yang harga Rp 300 jutaan. Namun menurut dia, akan sangat sulit menemukan lahan di Jakarta saat ini untuk membangun rumah dengan harga segitu. Sehingga persoalan lahan menjadi pertanyaan selanjutnya.

"Kalau kita mau buat rusunami, ujung-ujungnya memang bukan masalah pembiayaan, tapi masalah lahan. Tanahnya di mana. Karena saat ini tanah-tanah yang ada itu enggak bisa lagi hak miliki. Karena kalau beli tanah swasta itu harganya sudah mahal banget," tutur dia.

"Soal DP Rp 0, itu semua rekayasa pembiayaan, bisa semua. Kan kalau kita lihat program sejuta rumah, FLPP DP nya pun sudah bisa 1%. Jadi kita tidak usah memaksakan DP 0%. Karena akan banyak aturan yang harus kita buat lagi," tambahnya.

Gubernur DKI terpilih, Anies Baswedan sendiri menyebut program rumah dengan DP Rp 0 tersebut disebut akan berbentuk rumah susun atau vertikal. Nantinya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menalangi uang muka, sehingga masyarakat tak perlu membayar DP. Lokasi tanahnya pun bisa berada di tanah pemda dan pemerintah.

Kendati begitu, dia bilang DP Rp 0 sendiri baru bisa diterapkan pada 2018, bukan langsung setelah menjabat pada Oktober 2017. (eds/dna)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed