Bertemu Gubernur Anies, PUPR Sosialisasikan FLPP

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menawarkan kerja sama pembiayaan hunian terjangkau di Jakarta. Program tersebut disebut dapat diintegrasikan dengan program rumah DP Rp 0.

Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Budi Hartono yang mewakili Kementerian PUPR dalam pertemuan itu memberikan penjelasan.

Baca juga: PUPR Tawarkan Program Kerja Sama untuk Rumah DP Rp 0

Menurutnya, Program FLPP bisa saja dimanfaatkan untuk mendukung penyediaan perumahan di DKI Jakarta. Namun terkait dengan DP Rp 0, itu merupakan kewenangan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Budi menjelaskan, pihaknya hanya mensosialisasikan dan menjelaskan kepada Pemda DKI mengenai program pembiayaan perumahan dari pemerintah pusat yang dikenal dengan nama fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), sebagai subsidi bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam Rapat Pimpinan Gubernur DKI pada hari Senin 6 November 2017, Budi diundang dan menjelaskan program ini, "Silakan dimanfaatkan untuk MBR wilayah DKI dan tidak perlu dilakukan kerjasama khusus dengan Pemda. Penyaluran program ini dilaksanakan melalui perbankan," katanya saat ditemui detikFinance di Jakarta, Selasa (7/11/2017).

Baca juga: Jokowi Resmikan Rumah DP 1% di Kalimantan Timur

Program FLPP kata dia, berlaku secara nasional. Fasilitas yang diberikan kepada masyarakat penerima manfaat adalah bunga rendah hanya 5%, bebas PPN, bebas premi asuransi dan jangka waktu cicilan bisa sampai 20 tahun.

Program KPR FLPP ini merupakan bagian dari Program Sejuta Rumah, yang telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 29 April 2015 di Ungaran, Jawa Tengah.

Budi menjelaskan, pemda bisa saja memberi manfaat tambahan terhadap program tersebut agar manfaat yang diterima masyarakat lebih besar. Misalnya menambah subsidi dari anggaran masing-masing pemda sehingga besaran uang muka yang disediakan oleh MBR lebih kecil. Pemda bisa menyiapkan skema pembiayaan tersendiri untuk hal tersebut.

"Pemda DKI silakan memberi tambahan bantuan uang muka. Itu kebijakan dari Pemda DKI," tutur Budi. (dna/dna)