Follow detikFinance
Selasa 21 Nov 2017, 18:57 WIB

Sudah Ada Paket Kebijakan, Izin Daerah Masih Hambat Rumah Murah

Eduardo Simorangkir - detikFinance
Sudah Ada Paket Kebijakan, Izin Daerah Masih Hambat Rumah Murah Foto: Agung Pambudhy
Jakarta - Aturan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dikeluarkan lewat Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) ke-XIII tentang Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) ternyata tak banyak membantu dalam kemudahan membangun rumah bagi MBR di daerah. Paket kebijakan yang ditujukan untuk mempermudah proses perizinan yang tadinya lama dan biaya yang besar ini tak bisa berjalan dengan baik implementasinya di lapangan.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Umum DPP REI Hari Gani saat menyampaikan pendapatnya soal kemudahan mendirikan bangunan dalam melakukan usaha di Indonesia pada acara jumpa pers di Grand Hyatt Hotel, Jakarta, Selasa (21/11/2017).

"Keluhan utama yang datang dari teman-teman anggota REI di daerah adalah pertama, soal perizinan. Ini tidak ada habisnya, mulai dari perizinan pembangunan, sertifikasi, itu isunya sudah lama dan biayanya menjadi perhatian kami bersama," ungkap Hari.

"Nah pemerintah memang beberapa waktu lalu sudah lakukan upaya untuk mendukung sektor perumahan murah yang kita kenal dengan PP 64 untuk MBR. Kemudian ada Peraturan Pemerintah, Paket Kebijakan Ekonomi ke-13, Peraturan Mendagri, tapi di bawah itu, di daerah tidak jalan," sambungnya.

Dia memahami, pemerintah pusat memiliki niat baik dengan mengeluarkan aturan itu, namun faktanya di daerah belum tentu mau melakukannya dengan beragam alasan.

"Kami tanya ke teman-teman, ternyata enggak jalan di daerah. Antara kebijakan pusat dan daerah memang tidak mudah pelaksanaannya. Tapi saya enggak tahu masalahnya apa," ucap dia.

Hari sendiri mengapresiasi adanya pembangunan infrastruktur berbasiskan wilayah yang dilakukan pemerintah lewat Kementerian PUPR di bawah Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW). Namun, masalah pembangunan rumah murah bagi MBR justru bertambah dengan adanya kendala di tata ruang.

"Hampir di seluruh kabupaten/kota sudah ada RTRW (rencana tata ruang dan wilayah), tapi itu tidak dapat jadi landasan yang cukup kuat untuk terbitkan perizinan. Karena RTRW sangat global dan harus diturunkan di rencana detil tata ruang (RDTR) daerah. RDTR ini sangat sedikit sekali, belum sampai 5% kota/kabupaten yang punya. Jadi bagaimana mungkin perizinan yang baik, kalau datanya hanya RTRW bukan RDTR," tutur Hari.

"Ini jadi masalah kita yang harus di-push. Kalau itu sudah ada, kepastian tentang perizinan dan kepastian tata ruang akan jauh lebih baik. Kalau sudah jelas, harga tanah juga akan lebih jelas. kita tahu peruntukkan ini untuk apa, peruntukkan itu untuk apa, jadi lain lah peruntukkan komersial dengan perumahan akan beda," pungkasnya. (eds/dna)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed