Follow detikFinance
Kamis 07 Dec 2017, 20:23 WIB

Begini Cara Pemerintah dan Pengembang Kejar Target Sejuta Rumah

Dana Aditiasari - detikFinance
Begini Cara Pemerintah dan Pengembang Kejar Target Sejuta Rumah Foto: Agung Pambudhy
Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus menggenjot penyediaan rumah bagi masyarakat lewat program sejuta rumah. Meski demikian, dalam hal penyediaannya rumah selalu ditemukan kendala di lapangan.

Menurut catatan Kementerian PUPR, realisasi program sejuta rumah hingga 4 Desember 2017 mencapai 765.120 unit. Jumlah tersebut jauh lebih tinggi dari capaian di tahun 2015 sebanyak 699.770 unit, namun masih lebih rendah dari capaian sepanjang tahun 2016 sebesar 805.169 unit.

"Sekarang kondisi kita sampai akhir November ini sudah 765 ribu unit. Kita usahakan nanti sampai akhir tahun ke 830 ribu unit. Soalnya kriterianya yang kita hitung itu rumah yang sudah jadi. Kalau dihitung yang belum jadi sebenarnya bisa lebih dari 1 juta rumah," kata Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid, dalam paparannya yang dikutip Kamis (7/12/2017).

Melihat kondisi tersebut, dibutuhkan banyak terobosan dari mulai perizinan hingga terobosan teknis dalam hal koordinasi antara pemerintah selaku regulator dengan para pengembang selaku pelaksana pembangunan dan penyediaan rumah.

Sejalan dengan upaya tersebut, DPP REI telah melakukan ujicoba fasilitas video conference untuk mempermudah rapat koordinasi (rakor) rutin dengan seluruh DPD REI se-Indonesia.

Lewat fasilitas tersebut, nantinya daerah bisa menyampaikan langsung berbagai keluhan di lapangan kepada DPP REI kepada pejabat berwenang yang dihadirkan baik dari perbankan, BPN, kementerian terkait termasuk ditjen pajak.

Saat ujicoba yang dilakukan Selasa (5/12), DPP REI melakukan telewicara dengan 8 DPD REI antara lain DPD REI DKI Jakarta, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Bali, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan.

Rapat monitoring jarak jauh perdana ini dihadiri Direktur PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) Oni Febriarto Rahardjo dan Senior Vice President Non
Subsidized Mortgage & Consumer Loan Lending Division Bank BTN, Suryanti Agustinar.

"Ini memang masih ujicoba, sembari melihat apa yang perlu diperbaiki lagi. Secara umum respon DPD REI kemarin cukup bagus. Kualitas gambar dan suara juga akan terus dimaksimalkan di rakor rutin berikutnya," kata Ketua Umum DPP REI Soelaeman Soemawinata.

Dia menambahkan, rakor rutin melalui video conference ini merupakan salah satu program kerja unggulan DPP REI untuk membangun komunikasi anggota di daerah dengan seluruh stakeholder yang memiliki otoritas untuk memberi keputusan terhadap berbagai kendala pengembang di lapangan.

Tujuannya adalah menjaga komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan.

"Jadi misalnya ada pengembang daerah yang mengajukan kredit konstruksi, tapi sudah sebulan lebih tidak cair, ini bisa dibahas di rakor rutin. Kita undang BTN, bisa dicek apakah karena pengembang tidak penuhi persyaratan atau bankmengalami keterbatasan SDM. Solusinya diusahakan kalau bisa langsung putus saat itu juga," papar Eman.

Berdasarkan data sementara yang dihimpun DPP REI, hingga November 2017, jumlah rumah subsidi yang sudah dibangun anggota REI di seluruh Indonesia mencapai 168 ribu unit.

Angka itu di luar 14 ribu unit Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang dibangun DPD REI DKI Jakarta. REI optimistis target pembangunan 200.000 unit rumah subsidi yang merupakan penugasan Pemerintah kepada REI pada tahun ini akan tercapai. (dna/zlf)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed