Jumat, 05 Jan 2018 17:45 WIB
Bisakah DP Rp 0 Anies-Sandi Terwujud? Ini Kata Gubernur BI
Foto: Danang Sugianto
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo hari ini bertemu untuk membahas kartu OK Otrip hingga uang muka Rp 0.
Agus mengatakan, saat ini BI telah mengetahui bahwa pemerintah daerah DKI Jakarta berencana untuk membangun paling tidak 50.000 rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Untuk mewujudkan itu, BI menyambut baik karena, masih banyak penduduk Jakarta yang perlu mendapatkan hunian," kata Agus di Gedung BI, Jakarta, Jumat (5/1/2017).
Agus menjelaskan, untuk hunian di Jakarta itu cukup banyak tantangan, terutama untuk MBR, biaya konstruksi rumah mahal dan biaya finishing mahal.
"Di Jakarta rumah untuk MBR dengan harga Rp 350 juta per unit cukup sulit untuk diwujudkan, jadi kami ingin sampaikan ada aspek sulit yaitu harganya cukup mahal untuk MBR," imbuh dia. Sesuai Undang-undang (UU) MBR adalah masyarakat berpenghasilan di bawah RP 7 juta.
Dia menjelaskan, konsep kredit pemilikan rumah (KPR) harus mengikuti aturan loan to value (LTV) yang telah ditentukan oleh BI.
"Artinya masyarakat yang mau membeli rumah harus membayar uang muka minimum. Untuk debitur ini untuk memastikan dia berkomitmen, untuk bank agar yakin jika transaksi kreditnya aman dan untuk pengembang untuk cash flow perusahaan," ujarnya.
Agus mengatakan, untuk pelonggaran LTV boleh hingga 99% ini artinya DP yang dibayarkan hanya 1%. Namun harus memiliki syarat yakni program pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
Dari syarat ini juga akan menggunakan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) atau subsidi selisih bunga (SSB).
"Saya jelaskan, akan sangat baik apabila program Pemda DKI sejalan dengan program pemerintah pusat. Jika pemda ingin memberikan pembiayaan kepada MBR maka perlu dibuat peraturan daerah dan tercantum dalam APBD, kalau program pemda kami tidak keberatan untuk naikkan LTV," imbuh dia. (hns/hns)
Agus mengatakan, saat ini BI telah mengetahui bahwa pemerintah daerah DKI Jakarta berencana untuk membangun paling tidak 50.000 rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Untuk mewujudkan itu, BI menyambut baik karena, masih banyak penduduk Jakarta yang perlu mendapatkan hunian," kata Agus di Gedung BI, Jakarta, Jumat (5/1/2017).
Agus menjelaskan, untuk hunian di Jakarta itu cukup banyak tantangan, terutama untuk MBR, biaya konstruksi rumah mahal dan biaya finishing mahal.
"Di Jakarta rumah untuk MBR dengan harga Rp 350 juta per unit cukup sulit untuk diwujudkan, jadi kami ingin sampaikan ada aspek sulit yaitu harganya cukup mahal untuk MBR," imbuh dia. Sesuai Undang-undang (UU) MBR adalah masyarakat berpenghasilan di bawah RP 7 juta.
Dia menjelaskan, konsep kredit pemilikan rumah (KPR) harus mengikuti aturan loan to value (LTV) yang telah ditentukan oleh BI.
"Artinya masyarakat yang mau membeli rumah harus membayar uang muka minimum. Untuk debitur ini untuk memastikan dia berkomitmen, untuk bank agar yakin jika transaksi kreditnya aman dan untuk pengembang untuk cash flow perusahaan," ujarnya.
Agus mengatakan, untuk pelonggaran LTV boleh hingga 99% ini artinya DP yang dibayarkan hanya 1%. Namun harus memiliki syarat yakni program pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
Dari syarat ini juga akan menggunakan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) atau subsidi selisih bunga (SSB).
"Saya jelaskan, akan sangat baik apabila program Pemda DKI sejalan dengan program pemerintah pusat. Jika pemda ingin memberikan pembiayaan kepada MBR maka perlu dibuat peraturan daerah dan tercantum dalam APBD, kalau program pemda kami tidak keberatan untuk naikkan LTV," imbuh dia. (hns/hns)
