Follow detikFinance
Kamis 01 Feb 2018, 15:25 WIB

Gagal Nabung 6 Bulan, Warga Bisa Batal Dapatkan Rumah DP Rp 0

Selfie Miftahul Jannah - detikFinance
Gagal Nabung 6 Bulan, Warga Bisa Batal Dapatkan Rumah DP Rp 0 Foto: Trio Hamdani/detikFinance
Jakarta - Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meralisasikan program Rumah DP Rp 0 nyatanya harus melalui berbagai tahapan. Salah satu tahapannya adalah dengan harus mencicil terlebih dahulu dana sebesar DP harga rumah yang diinginkan selama enam bulan.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menjelaskan, tahapan menabung selama enam bulan ini penting dilakukan masyarakat sebagai syarat awal agar kepemilikan rumah bisa terealisasi.

"Mengapa kita mengharuskan ada 6 bulan, karena kita ingin memastikan track record-nya baik. Jadi kami percaya, bahwa seseorang itu akan bisa menunjukan ke depan jika kita bisa lihat recordnya sebelumnya," katanya kepada detikFinance dalam wawancara khusus di Balai Kota, Jakarta, Senin (29/1/2018).

Anies bilang, jika warga tak bisa menabung dengan disipilin selama 6 bulan itu, maka kepemilikan rumah akan bisa batal. Hal ini sekaligus menjadi cara untuk meningkatkan inklusi keuangan masyarakat karena warga harus menabung di bank.

"Justru itu tesnya. Kalau dia tidak bisa membayar selama 6 bulan, berarti tidak layak. Justru 6 bulannya itu jadi ujiannya. Kan sebagian belum punya rekening di bank, belum punya track record keuangan. Ini cara kita membangun track record keuangan. Karena itu, seperti sekarang, baru kita bangun, 1,5 tahun ini suplai nya baru ada. Sementara April depan kita baru buka pendaftaran. Jadi sambil nunggu barangnya jadi, track record keuangannya dibangun di situ," ungkapnya.

Besaran cicilan tabungan selama 6 bulan itu sendiri, kata dia akan berbeda-beda jumlahnya tergantung harga rumah. Harga rumah pun nantinya akan berbeda-beda tergantung lokasinya di mana.


"Saya bisa sampaikan sekarang, bahwa dari 2 tipe sekarang ini, tipe 36 dan 21, itu tipe 36 itu sekitar 2,1 juta (cicilan tabungannya). Saya sebut kira-kira karena nantinya harganya berbeda berdasarkan wilayah," ucap dia.

Anies sendiri mengaku telah mengkalkulasi semua mekanisme pembiayaan untuk program DP Rp 0, termasuk mengenai batasan harga rusun yang bisa disubsidi sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang bertentangan dengan harga rusunami yang disediakan pada program DP Rp 0 tipe 36 yang sebesar Rp 360 juta.

Dalam PMK nomor 269/PMK.010/2015 tentang Batasan Harga Jual Unit Hunian Rumah Susun Sederhana Milik dan Penghasilan Bagi Orang Pribadi Yang Memperoleh Unit Hunian Rumah Susun Sederhana Milik disebutkan, rumah susun disubsidi pemerintah harga maksimalnya Rp 250 juta dan luas maksimal 36 m2.

"Jadi di FLPP itu ada aturannya, bahwa di setiap kota di Jakarta ada (harga) maksimalnya per meter. Jadi aturan itu bukan aturan yang seluruh Indonesia. Di Jakarta saja, buat Jakarta Timur, Selatan, Utara beda-beda harganya. Jadi aturannya dihitungnya bukan harga rumahnya, tapi per meternya," pungkasnya.

(ang/ang)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed